Hal kedua yang menjadi pertimbangan Jokowi dalam memilih cawapresnya adalah keharmonisan dalam bekerja apabila terpilih nanti sebagai presiden. Sekarang ini terlihat secara umum ,hubungan kerja Jokowi-JK terpelihara dengan baik.Malahan ada yang menarik memerhatikan posisi JK sebagai wapresnya Jokowi dibandingkan posisinya ketika menjadi wapresnya SBY.
Ketika duet SBY-JK memimpin negeri ini sering muncul kesan adanya " matahari kembar". JK kelihatannya tidak berkenan kalau hanya diposisikan sebagai "ban serap". Ia harus aktip terlibat dalam pengambilan keputusan penting di republik ini.
Kehawatiran munculnya " matahari kembar " ini jugalah yang mengemuka ketika pada tahun 2014 muncul berita Jokowi akan berpasangan dengan JK. Nyatanya sekarang ini ,JK mampu mengambil posisi yang tepat sehingga adanya kehawatiran munculnya " matahari kembar " itu tidak terjadi.
Oleh karena keharmonisan pasangan yang demikianlah tidak salah kalau mengatakan Jokowi merasa nyaman dengan JK. Kemudian hal ketiga yang dipikirkan Jokowi tentang cawapresnya berkaitan dengan soliditas parpol pengusungnya.
Menurut dugaan saya tidak mudah bagi 5 parpol pendukung Jokowi itu untuk menghasilkan sebuah rumusan tentang figur mana yang layak untuk dipilih sebagai pasangan Jokowi.Setiap parpol tentu punya dasar ,punya kepentingan dan punya argumentasi masing masing ketika memperjuangkan kadernya sebagai cawapresnya presiden petahana itu.
Dari berbagai pendapat atau komentar yang mengemuka terlihat Partai Golkar sangat menginginkan agar Airlangga Hartarto lah yang dipilih Jokowi sebagai pasangannya.
Dalam kondisi internal yang demikian tentu sangat nyaman bagi Jokowi apabila JK yang muncul karena dengan hal tersebut tidak akan ada parpol yang kehilangan muka. Dari hal hal yang dikemukakan tersebut saya beranggapan bahwa Jokowi tetap menginginkan JK sebagai wakilnya.
Tetapi kita juga sadar bahwa hal tersebut sangat tipis kemungkinan untuk terjadi mengingat adanya ketentuan dalam perundangan kita yang menutup kesempatan untuk JK maju kembali sebagai cawapres.Â
Tetapi siapa tahu upaya yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang pengertian pembatasan masa jabatan wapres yang hanya dua kali itu membuahkan hasil. Peluang untuk itu menurut saya kecil kemungkinannya dan kalaupun itu terjadi itu adalah sebuah keajaiban.
Salam Demokrasi!
