Mohon tunggu...
Afifuddin lubis
Afifuddin lubis Mohon Tunggu... Pensiunan PNS -

Selalulah belajar dari siapapun

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menaker Disarankan Menjawab Temuan Ombudsman tentang TKA

27 April 2018   13:15 Diperbarui: 27 April 2018   20:07 1399
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: Tribunnews.com

Keempat Bebas Visa pintu masuk TKA Illegal

Kebijakan bebas visa disinyalir membuat TKA di Indonesia membludak.Kebijakan ini didasari oleh Perpres Nomor 21 Tahun 2016.

Kelima,Gaji tiga kali lipat

Ombudsman juga menemukan fakta ,TKA yang bekerja di Indonesia bisa 3 kali lipat gajinya  dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.

Keenam,Tim Pora tidak tegas.

Selanjutnya ditemukan fakta bahwa Tim Pora ( Pengawasan Orang Asing) belum maksimal bekerja sehingga pelanggaran di sektor TKA masih banyak terjadi. Dari temuan Ombudsman RI ini dapat dibuat ringkasannya:

Belakangan ini TKA yang paling banyak masuk ke negeri ini berasal dari China yang kualifikasinya adalah unskilled labor.Mereka kebanyakan tidak bisa berbahasa Indonesia dan gaji yang mereka terima bisa tiga kali lebih besar dari gaji tenaga kerja lokal. Membanjirnya TKA ini karena adanya penghapusan beberapa persyaratan dan juga karena adanya kelemahan pengawasan di lapangan.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa Menaker Hanif Dhakiri telah memberi penjelasan tentang TKA tetapi dengan adanya temuan Ombudsman ini dirasakan penjelasan itu belum memadai.Sebaiknya Menaker memberi uraian yang lebih utuh kepada masyarakat tentang hal ini. Menurut pendapat saya beberapa poin penting yang harus diperjelas oleh Menaker terutama tentang masalah yang peka yaitu tentang gaji, kemampuan berbahasa dan tentang kualifikasi keahlian.

Kita menyadari hal hal yang berhubungan dengan negara " Tirai Bambu " itu adakalanya sangat peka di masyarakat. Mengingat tahun 2019 adalah tahun politik maka selayaknyalah hal hal yang peka itu ditangani mulai sekarang agar nanti tidak menjadi issu politik yang bisa merugikan Jokowi.

Salam Persatuan!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun