FDS dan Dampak Politik terhadap Jokowi

Potret Jakarta yang demikian belum tentu sama untuk daerah daerah.Sepanjang yang terlihat di beberapa tempat kegiatan sore hari anak didik ialah mengaji di madrasah atau di lembaga pendidikan agama sejenisnya. Berkaca kepada derasnya reaksi penolakan terhadap FDS dan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dimasa yang akan datang tidak salah disarankan hal hal berikut.

Sangat bijaksana apabila kebijakan yang berkaitan dengan publik sebelum dilaksanakan diadakan dulu semacam penjajakan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders. Kegiatan seperti ini juga merupakan hal yang lajim karena dengan demikian para pembuat kebijakan akan memperoleh umpan balik yang berharga terhadap kelanjutan kebijakan itu.

Kalau pada waktu penyampaian muncul reaksi penolakan selayaknyalah kebijakan dimaksud ditunda atau dievaluasi karena kalau hal tersebut tidak dilakukan yang timbul adalah protes dan keresahan masyarakat yang pada akhirnya  juga dapat berujung kepada kehilangan dukungan politik.
Seperti yang diinformasikan media pada hari hari belakangan ini Jokowi banyak berkunjung ke beberapa pesantren terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah.Kunjungan Jokowi ini tentu bisa juga dimaknai untuk memperoleh dukungan politik pesantren pada pilpres 2019 nanti.

Kalau dukungan politik yang demikian yang diharapkan Jokowi tentu langkahnya akan menjadi kontra produktif apabila nanti Pemerintah tetap melaksanakan FDS yang justru banyak diprotes oleh pengasuh pondok pesantren. Walaupun FDS dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditanda tangani oleh menteri tetapi masyarakat tetap akan melihat itu sebagai kebijakan pemerintahan Jokowi karena menteri adalah pembantu presiden.
Sekarang ini keputusan untuk menunda atau membatalkan FDS sudah berada di tangan presiden karena elemen masyarakat sudah mengharapkan agar Jokowi lah yang turun tangan untuk menyelesaikan keresahan yang timbul.

Beberapa hari yang lalu Wapres Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa untuk memutuskan tentang kebijakan lima hari sekolah tidak berada di tangan menteri tetapi berada di tangan presiden karena kebijakan tersebut akan memberi dampak terhadap lima puluh juta anak sekolah.
Karenanyalah publik sekarang menunggu keputusan presiden.

Salam Persatuan!