Mohon tunggu...
Afifuddin lubis
Afifuddin lubis Mohon Tunggu... Pensiunan PNS -

Selalulah belajar dari siapapun

Selanjutnya

Tutup

Politik

SBY Marah, Fitnah Antasari Terkait Pilkada DKI

15 Februari 2017   00:19 Diperbarui: 15 Februari 2017   00:33 852
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pilkada atau Pilgub DKI akan digelar besok ,Rabu ,15 Pebruari 2017 tapi hari ini suasana perpolitikan terasa sangat panas disebabkan adanya keterangan Antasari Azhar mantan Ketua KPK tentang kasus yang mendera dirinya yang kemudian disambut konferensi pers oleh SBY.
Mantan Ketua KPK tersebut mengungkapkan adanya perintah presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terkait kasus  pembunuhan yang menjeratnya (liputan6).

Antasari juga mengemukakan kasus itu merupakan kriminalisasi dan meminta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono jujur terhadap kriminalisasi itu."Ini kilas balik bahwa sejak kecil saya diajari kejujuran oleh orang tua saya ,untuk itulah saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur,dia tahu perkara saya ini " ujar Antasari di kantor sementara Bareskrim di KKP ,Jakarta Pusat,Selasa(14-2-2017;detik.com).Mantan Kejati Sumbar itu juga meminta agar SBY buka bukaan mengenai aktor -aktor dibalik kriminalisasi itu.

Hari ini ,Selasa,14 Pebruari ,Antasari melapor ke Bareskrim.Mantan Ketua KPK tersebut menambahkan " Beliau perintahkan apa dan siapa yang melakukannya ,ini yang saya laporkan pagi ini ke Bareskrim".

Pernyataan terbuka dan langsung menyebut nama SBY tentu sesuatu yang mengejutkan walaupun selama ini berkembang berbagai issu atau rumor yang berhubungan dengan kasusnya itu tapi sebagai tokoh yang pernah berkecimpung di bidang penegakan hukum tentu Antasari sadar tentang konsekuensi pernyataannya .Menyebut langsung nama SBY punya risiko untuk diadukan dan diproses secara hukum karena bisa dituduh menyebarkan fitnah atau kabar bohong apabila ternyata pernyataannya tidak benar.

Menanggapi pernyataan Antasari tersebut SBY langsung mengadakan temu pers dengan didampingi putranya Ibas serta para petinggi partai Demokrat.

SBY dengan tegas menyatakan hal hal yang disampaikan Antasari tersebut merupakan fitnah dan menurutnya sengaja dikemukakan hari ini karena terkait dengan pilkada DKI besok.Selanjutnya SBY mengemukakan tidak dapat dihindari munculnya kesan pengaduan dan pernyataan Antasari dikemukakan hari ini dengan maksud mempengaruhi tingkat keterpilihan Agus -Sylvi pada Pilkada .

SBY dengan tegas menyatakan ungkap semua data dan fakta secara gamblang dan Kapolri serta Jaksa Agung masa itu sekarang masih hidup.
Dari pernyataannya SBY juga mengatakan Antasari mengungkapkan hal ini karena ada yang mem back up dan secara gamblang ayah dari Agus itu menyatakan dibelakang Antasari ada kekuasaan dan dengan blessing dan restu kekuasaan itulah mantan Ketua KPK itu mengadukannya.SBY mengingatkan penguasa agar jangan bermain api dengan kekuasaan karena bisa terbakar nanti.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menilai pernyataan mantan Ketua KPK itu merupakan fitnah tersadis yang diterima SBY dan serangan fitnah ini disebut Syarif sudah mulai sejak aksi 4 November yang lalu.

Selain SBY ,suami Ida Laksmiati itu juga menyebut nama Hary Tanoesudibjo .Menurutnya sekitar Maret 2009 ,dua bulan sebelum ia ditangkap dan dijadikan tersangka ,Antasari didatangi Hary di rumahnya dan ia diutus oleh Cikeas untuk meminta KPK tidak menahan Aulia Pohan ,besan SBY.Hary juga berencana akan mengadukan Antasari ke aparat penegak hukum.

Sekarang genderang perang sudah ditabuh dan kelihatannya masing masing punya fakta/dasar hukum yang mendukung pernyataannya.Kita rakyat di negeri ini tentu akan menyaksikan bagaimana babak berikutnya dari perang pernyataan ini.Agar ekses pertarungan ini tidak semakin melebar kemana mana sudah saatnya lah dilakukan penyelesaian menurut hukum yang berlaku sehingga berbagai akibat yang dimunculkannya dapat diminimalisir terutama tidak merembet ke urusan politik yang dikhawatirkan akan dapat menggoyahkan sendi sendi stabilitas perpolitikan  di negeri ini.

Salam Persatuan!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun