Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat acara deklarasi pasangan calon Capres-Cawapres di Gedung Joang '45, Jakarta Pusat 19/05/2014.
Sejarah baru telah tercipta. Sejak penetapan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 22 Juli 2014. Sebuah cerita dan sejarah baru dinamika keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang demokratis di era reformasi ini. Meski banyak kejadian mengenai persengketaan hasil pemilu yang terjadi pasca penetapan tersebut, tetap tidaklah mampu merubah hasil akhir yang tetap memenangkan Jokowi-Kalla. Terlepas dari itu semua, kini telah ada di depan mata tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru nanti. Biar bagaimanapun pemerintah baru harus mampu untuk setidaknya melanjutkan program-program dari pemerintahan lama (era SBY) dan tentu harus disertai dengan perbaikan terhadap program yang tidak sesuai atau searah dengan rencana pemerintahan baru kedepan.
Rencana untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang merupakan inti dari visi-misi yang selalu didengungkan saat kampanye tentu seharusnya tidak hanya menjadi janji palsu belaka, akan tetapi rencana tersebut haruslah disertai oleh tindakan real dari pemerintahan yang baru.
Namun tentu jika dilihat pada kondisi sekarang, dimana masih belum stabilnya kondisi politik dalam negeri yang tentu berdampak terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal pada nyatanya akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, masalah kesenjangan sosial dan ekonomi, juga dalam hal pengoptimalan sektor pertanian dan kemaritiman di masa pemerintahan lama yang masih jauh dari harapan, kemudian masalah korupsi, kasus mafia migas dan peradilan, birokrasi yang masih amburadul, masalah hak asasi manusia, kemudahan akses layanan publik (kesehatan dan pendidikan) yang tentu harus menjadi fokus utama. Ditambah lagi mengenai permasalahan sosial masyarakat yang setiap waktu semakin menghawatirkan seperti kasus kriminalitas, bullying, intoleransi, dan adalah sedikit dari banyaknya masalah dalam negeri Indonesia.
Dalam menyikapi tantangan akan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru nanti, penulis beranggapan bahwa hal itu bisa diatasi dan diselesaikan, tentu dengan berbagai catatan. Disini akan terlihat bagaimana Political Will dari Jokowi-Kalla untuk segera membuat rangkaian kerja yang terukur dengan kabinetnya nanti, mampu menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan mitra kerjanya. Koordinasi dan ketepatan dalam mengambil kebijakan menjadi faktor penentu bagi tercapainya rencana pemerintah. Peningkatan soliditas dengan parlemen juga menjadi hal yang penting, bagaimana pemerintahan Jokowi-Kalla harus mampu menyatukan perbedaan pandangan yang ada. Dan tentu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu melibatkan peran serta dari masyarakat. Pemerintahan di masa mendatang harus menyediakan akses khusus bagi masyarakat untuk memberikan kritikan, aspirasi, dan keluh kesahnya. Masyarakat merupakan hal penting bagi terciptanya kebijakan –kebijakan yang diharapkan tentu hal itu untuk mencapai tujuan bersama. Membangun kembali kejayaan bangsa dan negara tercinta, Indonesia.
Salam Kompasiana!
