Gambar: Aksi Demonstrasi Solidaritas #SaveKPK pada 28 januari 2015 di depan Instana Negara. (100 hari pemerintahan Jokowi-JK)
Sebuah pertanyaan besar yang saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Terlebih menyangkut carut marutnya penyelesaian dari konflik dua institusi penegak hukum tanah air yakni KPK dan Polri. Menjadikan adanya pandangan yang muncul ke publik bahwa telah terjadi konflik yang diibaratkan Cicak vs. Buaya jilid II. Sungguhlah sebuah ironi yang sangat memprihatinkan, di era awal pemerintahan yang menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja dari setiap lembaga negara terutama lembaga/institusi penegak hukum terlebih dalam hal pemberantasan korupsi.
Sedikit melihat kebelakang mengenai awal terjadinya konflik “Cicak vs. Buaya jilid II” ini. Diawali dengan rencana penggantian Kapolri baru yang akan menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Adapun muncul satu calon rekomendasi dari persetujuan Kompolnas yang kemudian disampaikan ke Presiden yang mana calon tersebut menjadi calon tunggal yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) dan akan melalui fit and proper test di Komisi III DPR RI. Polemik pun terjadi selang beberapa hari KPK menetapkan BG sebagai tersangka dari kasus dugaan korupsi dari transaksi-transaksi mencurigakan selama jabatannya di Mabes Polri. Sebuah drama lain pun muncul setelah penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK terjadi pemanggilan dan penjemputan paksa yang dilakukan pihak Polri dalam hal ini Bareskrim Polri yg terhadap Bambang Wijayanto (BW) selaku wakil ketua KPK dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus yang berkaitan dalam Pemilukada Waringin Barat, Kalteng.
Dari hal tersebut tentu muncul berbagai anggapan atau persepsi publik bahwa ada konflik kepentingan di dalamnya. Hal hal menyangkut persoalan individu menjadi seolah persoalan lembaga/institusi, masalah hukum pun seolah dipolitisasi. Anggapan lain juga muncul bahwa ada niatan Polri untuk melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Alasannya dengan adanya kemungkinan “rekayasa hukum” yang bahkan juga akan melibatkan pimpinan KPK lainnya yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Tentu publik melihat kriminalisasi terhadap pimpinan KPK adalah sama dengan pelemahan institusi KPK dan melemahkan kinerja KPK secara utuh dalam hal pemberantasan korupsi, mengingat dari beberapa tahun lalu KPK sudah mampu menyelesaikan banyak kasus korupsi yang bahkan juga melibatkan petinggi Polri lainnya (baca:kasus simulator SIM).
Melihat dari rangkaian peristiwa yang terjadi, kemungkinan besar akan tetap memanas hingga beberapa kepan ke depan. Kebijakan yang akan diambil Jokowi sebagai kepala negara sangatlah dinanti. Bahwa meski ini melibatkan kasus hukum yang pada dasarnya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun (termasuk Presiden) yang menjerat pimpinan dari kedua lembaga tersebut, akan tetapi Presiden tentu memiliki andil penting dalam mencari solusi terbaik dari kekisruhan yang terjadi. Seperti pertanyaan yang muncul, “Jokowi Di Pihak Siapa?” merupakan refleksi dari banyaknya pertanyaan masyarakat umum. Apakah Jokowi tetap konsisten dengan ucapannya yaitu meningkatkan kekuatan lembaga/institusi hukum dan pemberantasan korupsi sesuai konstitusi? Ataukah Jokowi mementingkan kepentingan pihak-pihak tertentu?. Hal inilah yang akan tetap menjadi pertanyaan hingga Jokowi menemukan solusi yang terbaik nantinya. Biar bagaimanapun kebijakan yang diperkirakan akan disampaikan di pekan depan haruslah berlandaskan hukum dan pertimbangan-pertimbangan dalam aspek sosial lainnya. KPK dan Polri haruslah dibuat kuat dan diselamatkan dari segelintir pihak yang berusaha memperkeruh keadaan di dalamnya.
Salam Kompasiana!
Artikel terkait:
http://www.tempo.co/read/news/2015/02/04/078639940/Polisi-Keluarkan-Sprindik-Samad-dan-Adnan-Pandu
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/1971/1/Skandal.Korupsi.Proyek.Simulator.SIM
