Membangun Indonesia dari Timur

Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahunnya yang kini berusia 72 tahun. Jika dipandang usia 72 tahun boleh dikatakan usia yang terbilang sudah menua, yang menarik untuk diperbincangkan bahkan refleksi bersama sebagai sebagai bagian dari bangsa ini adalah tentang "kemerdekaan". Seyogyanya kata merdeka masih dielukan dan didambakan setiap rakyat Indonesia.

Pemeratan pembangunan Indonesia yang berkeadilan dalam hal ini ketahanan Nasional dari  aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi hal yang diharapkan. Merata dalam pembangunan harusnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia baik yang berasal dari wilayah Indonesia bagian barat dan timur. 

Indonesia diibaratkan kapal laut harusnya seimbang karena selama ini pembangunan kita berat sebelah. Arah pembangunan bangsa ini selalu pada wilayah bagian barat sedangkan Indonesia wilayah timur pembangunannya lambat. Wilayah bagian Timur seperti Kalimantan,  Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB,  Papua dan Papua Barat masih harus berlari untuk menyamakan ketertinggalannya yang jauh.

Program Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla berkomitmen pembangunan akan mulai fokus pada Indonesia wilayah timur. Pembangunan tidak hanya berorientasi ke wilayah Jawa atau Jawa-sentris, tapi juga Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara timur, dan lainnya. Hal ini yang melatarbelakangi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di setiap daerah saat ini menjadi salah satu fokus dalam pemerintahannya. Terlebih pembangunan di daerah pinggiran dan perbatasan antar-negara. 

Bukti nyata pembangunan yang tidak merata ibarat kapal laut yang berat sebelah adalah listrik di daerah Maluku Utara. Saya bulan Juli 2017 berkunjung Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan lampu nyala hanya 12 jam dari pukul 06.00 WIT pagi sampai 18.00 WIT malam. Ditambah lagi sinyal telekomunikasi alias Handphone yang susah sekali. Program Indonesia Terang masih jauh dari kenyataannya dengan alasan logistik atau anggaran yang terbatas sehingga berkala. 

Subsidi listrik yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) belum mendata secara akurat sehingga penerima manfaat belum tepat sasaran. Pemasangan listrik baik meteran maupun pulsa (token) antara 450 Watt, 900 Watt dan 1300 Watt yang digunakan masyarakat disana pada umumnya, seharusnya gratis dari perpindahan meteran ke pulsa dikenakan biaya. Indonesia masih gelap untuk wilayah Timur. 

Merdeka masih sekedar wacana padahal bicara jalan, listrik dan air adalah kebutuhan dasar manusia. Perempuanlah yang paling merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Sektor pertanian sejatinya menjadi tulang punggung ekonomi tapi kenyataannya realitas ketergantungan pada bahan impor. 

Apalagi garam di Indonesia yang masih mengimpor garam, padahal katanya negara kita maritim?. Kasus dugaan mengoplos beras subsidi mengemuka setelah kepolisian menggerebek sebuah gudang beras di Bekasi, pada 20 Juli  2017 lalu. Kedaulatan pangan negara ini masih jauh dari harapan sebagai bangsa yang merdeka. Harga besar dimanipulasi mencekik petani dan konsumen beras. Pertanian tidak saja menyediakan kebutuhan pangan penduduknya, tetapi juga sebagai sumber pendapatan ekspor (devisa), dan sebagai pendorong dan penarik bagi tumbuhnya industri nasional.

Bicara pendidikan kuantitas dan kualitas tidak seimbang. Intensif guru dengan capaian yang diharapakan dari kinerja guru di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang masih jauh dari kenyataannya, misalnya di  Papua masih ada guru yang tidak masuk full mengajar di sekolah hingga siswa belajar sendiri padahal intensifnya diterima full. 

Perlu menyadari bahwa pembangunan infrastruktur harus sinergi dengan pembangunan sumber daya manusia. Agar tidak terjadi shock di masyarakat pembangunan itu sendiri, karena tidak bisa mengikuti percepatan pertumbuhan pembangunan yang lagi genjar-genjarnya. Selain infrastruktur transportasi yang lagi prioritas pemerintah kita, salah satu hal yang bisa menjadi perhatian pemerintah adalah pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Disamping itu dalam peercebatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan dana yang besar. Peran serta semua kalangan secara aktif dan optimis yaitu pemerintah, masyarakat sipil (NGO's), sektor swasta (pengusaha/bisnis), mitra pembangunan dan individu untuk saling mendukung dan bekerjasama. 

Pembangunan yang tidak inklusif dan adil gender akan memperbesar kondisi ketimpangan di negara ini. Dunia usaha harus didorong untuk membantu secara proaaktif dalam swasembada pangan. Perlu adanya program yang menghasilkan produk-produk inovatif untuk mempersempit ketimpangan tersebut. Bicara kemiskinan menjadi induk kejahatan di negara ini.  Saat ini 40% dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah harus memutus kondisi ini dengan meningkatkan pelayanan dasar, termasuk air bersih dan sanitasi serta pendidikan.