Gue Benci Sekali Lihat Mafia Peradilan di Negeri Ini

Gue ini paling benci sekali lihat mafia peradilan di negeri ini, rasanya gue mau timpuk aja itu hakim busuk tersebut atau pengacara hitam. Coba aja loe bayangkan sudah berapa ribu orang pencari keadilan dikerjain ama itu orang alias dijadikan bulan-bulanan. Loe tau gak, gua baca di media dikatakan bahwa  di dalam riset Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan bahwa pola mafia peradilan terjadi  dari tingkat pertama, banding, hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).

"Apakah penangkapan hakim S adalah persoalan oknum atau individu? Nyatanya ada kasus hakim Ibrahim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kasus hakim Asnun dalam perkara Gayus Tambunan, hakim kasus Jamsostek. ICW menemukan adanya pola-pola mafia peradilan tingkat pertama dan banding," ujar peneliti ICW, Febri Diansyah, Minggu (5/6/2011), di kantor ICW, Jakarta.

Ia menjelaskan, di dalam tahap mendaftarkan perkara, pola terjadi yakni permintaan uang jasa. "Uang itu ditujukan agar perkara mendapatkan nomor perkara awal, jadi panitera harus diberikan uang pelicin," ungkap Febri.

Di dalam tahap persidangan, lanjutnya, pola mafia peradilan yang dilakukan yakni dengan penentuan majelis hakim favorit.  Febri mengungkapkan, perkara "basah" biasanya akan ditangani oleh ketua pengadilan negeri (PN) sebagai ketua majelis hakim.

Selanjutnya, panitera diminta menghubungi hakim tertentu yang bisa diajak kerja sama. Pengacara langsung bertemu dengan ketua PN untuk menentukan majelis hakim.

Pada tahap ketiga yakni putusan, pola mafia peradilan yang dilakukan adalah dengan menegosiasi putusan. "Vonis dapat diatur melalui jaksa dalam sistem paket atau langsung ke hakim," tutur Febri.

Lalu, hakim meminta uang kepada terdakwa dengan imbalan akan meringankan vonis. Modus yang dilakukan juga dengan menunda putusan sebagai isyarat agar terdakwa menghubungi hakim.

"Rekayasa seluruh proses persidangan dalam sidang maraton semua unsur disiapkan," ucapnya. Febri mengatakan, hakim pun tak malu untuk meminta "uang capek" kepada terdakwa jika kedudukan hukum terdakwa kuat.

Negosiasi lain yang diambil adalah terdakwa tidak perlu hadir saat pembacaan putusan karena semua sudah diurus pengacara.

Dalam hal ini, uang lagi-lagi berbicara. "Saat membuat putusan, hakim juga bisa melanggar batasan hukum minimal yang diatur undang-undang," ujar Febri.

Selain itu, di dalam proses peradilan banding, pola mafia peradilan terjadi saat menegosiasikan putusan. "Mereka bisa langsung menghubungi hakim untuk memengaruhi putusan," tuturnya.

[caption id="attachment_301172" align="alignnone" width="599" caption="Hakim PN Jakarta Barat Sigit Hariyanto SH MH Menggunakan Handycam Saat Sidang"][/caption]

Bahkan baru-baru ini ada hakim di PN Jakarta Barat menggunakan handycam saat sidang, gila khan katanya ini Negara hukum. Klo gak salah hakim itu bernama Sigit Hariyanto SH, tetapi gua baca diberita hakim tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial, alih-alih gimane ya perkembangan selanjutnya, semoga aja Komisi Yudisial tegas dalam hal tersebut, supaya jgn banyak mafia peradilan dinegeri. Gua melihat udeh capek bangetttttt !!!!!.