Jakarta - Sejak awal Januari 2018 terdapat tiga orang PNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kab. Kobar) Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak lagi menerima gaji sebagai PNS Daerah dikarenakan adanya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang dipaksakan. Padahal menurut Undang -Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal  79 ayat (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.Â
Kemudian pada ayat  (4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan ayat (5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Tiga PNS Daerah yang pernah menjadi Penyuluh KB mendapatkan SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan SK Mutasi dari BPPKB Kobar ke OPD lainnya di Kab. Kotawaringin Barat pada awal tahun 2016.Â
Kemudian setelah setahun lebih bekerja di masing-masing OPD, tiba-tiba mendapatkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 14108/KEP/AU/15005/2016, 14060/KEP/AU/15005/2016, dan 14061/KEP/AU/15005/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penetapan Mansyur, S.H., Asmiril KARYA Putra, S.H., dan Surayya Hasyim, S.H. terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Perekaman Data Pengadaan dan Kepangkatan, Anes Ben Premana, S.Kom, yang foto copy SK nya diterima pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2017.Â
Padahal menurut UU Nomor Undang --Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 73 Â ayat (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Dan pada ayat (5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.Â
Bahkan pernah tiga kali diminta mengembalikan tunjangan Penyuluh KB yang sempat diterima karena SK Mutasi menurut Kepala BPPKB tmt 1 Mei 2016, walaupun pada bulan Mei- awal Agustus tiga PNS tersebut kerja di OPD Kobar yang mengemban tugas Pemberdayaan perempuan dan KB.
Dalam koordinasi dengan pejabat yang piket di Pelayanan Terpadu BKN, dua orang PNS memberikan kuasa kepada Saya untuk melakukan koordinasi kepada Pejabat BKN dan lembaga lainnya di Jakarta.Â
Dalam koordinasi dan klarifikasi ke BKN, Pejabat BKN yang piket membenarkan bahwa kalian selaku PNS Daerah diangkat, diberhentikan dan dimutasi oleh PPK Kabupaten yaitu Bupati Kobar adalah benar sesuai UU ASN dan PP. Kemudian pejabat BKN meminta agar saya datang ke BKKBN untuk meminta klarifikasi terhadap Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor : 1414/KT.110/B2/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang Akan Dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil BKKBN, sebagai dasar diterbitkannya Keputusan BKN sebagaimana yang tertulis dalam Keputusan BKN pada Konsideran Memperhatikan;
Dalam pertemuan koordinasi pertama di BKKBN, Sestama BKKBN melalui sekretarisnya meminta Saya yang mewakili teman-teman untuk bertemu dengan Pak Ngadimo dan Wahyu si Biro Kepegawaian dimana dalam koordinasi tersebut dua orang PNS BKKBN tersebut berjanji akan memberikan surat klarifikasi atau penarikan atau pencabutan ke BKN bila saya juga membawa surat Klarifikasi atau penarikan data dari Bupati Kobar atau minimal Sekretaris Daerah karena pihak BKKBN menerima data Daftar Penyuluh KB Â yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Kab. Kobar Masradin, S.H.,M.H. tertanggal Juni 2016.Â
Selanjutnya koordinasi juga dilanjutkan bersama Plt. Kepala BKKBN dr. Sigit Priohutomo, MPH. Sehingga dari hasil diskusi tersebut beliau mengatakan " : Minta data ke BKN, karena data kamu (Fungsional Umum) sudah ada data di BKN, Kamu tetap digaji Inspektorat, Kalau sistem penggajian kamu sah!, Lo.... yang gaji kamu BPKAD, kewenangannya apa BPPKB anulir gaji kamu, Kamu bilang data itu salah, tinggal tunjukkan data kamu, tunjukkan data kamu bukan sebagai Penyuluh KB, gak ada urusan kewenangan Saya, karena kamu bukan pegawai saya." Kata Plt. Kepala BKKBN. Saya pun balik ke Pangkalan Bun, ibu Kota Kab. Kobar, Kal-Teng dan bekerja seperti biasa di Inspektorat Kab. Kobar hingga saat ini.
