Kisah ini semakin pilu dengan kenyataan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kota Cilegon mengalami defisit anggaran. Padahal, tiga tahun sebelumnya, kota ini masih memiliki SILPA APBD yang melimpah.
Keuangan Pemkot kini carut marut, tak sedikit yang mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit mendalam. Masyarakat ingin tahu, ke mana uang rakyat itu mengalir?
Di tengah krisis ini, Helldy berdiri dengan keyakinannya bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Para honorer yang kehilangan hak mereka adalah saksi hidup dari ketidakadilan ini.
Mereka mempertanyakan, bagaimana bisa sebuah kota yang disebut peduli HAM justru melupakan manusia-manusia yang menjadi tulang punggung pelayanan publiknya?
Helldy mungkin bangga dengan sederet penghargaan yang diterimanya. Namun, di mata warga, terutama honorer, penghargaan itu hanyalah pajangan kosong yang tidak membawa perubahan nyata.
Demonstrasi di depan kantor wali kota sudah kehilangan harapan. Pemerintah seakan tuli terhadap jeritan mereka.
Krisis ini bukan hanya tentang keuangan yang defisit, tetapi juga tentang kepercayaan yang runtuh. Masyarakat mulai meragukan integritas pemerintahnya.
Bagaimana bisa sebuah kota yang dulu dikenal stabil kini terpuruk sedalam ini? Jawaban atas pertanyaan ini membutuhkan transparansi, dan inilah saatnya BPK dan KPK turun tangan.
Hak-hak honorer yang hilang adalah cerminan dari kegagalan sistemik yang terjadi di Pemkot Cilegon. Jika ini terus dibiarkan, luka ini akan meninggalkan bekas yang sulit disembuhkan.
Ketika Helldy akhirnya mengakhiri masa jabatannya, ia meninggalkan warisan yang sulit dilupakan. Bukan penghargaan yang akan dikenang, tetapi rasa sakit para honorer yang dikhianati oleh janji-janji yang tak pernah ditepati.
