Kemarahan Helldy Agustian dan Ancaman TB Iman Ariyadi Tagih Janji Kampanye

Video "Wali Kota Cilegon Marah Terhadap Kinerja ASN" menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kota Cilegon. 

Video durasi 2 menit 29 detik itu merekam saat Wali Kota Cilegon Helldy Agustian memimpin rapat bersama Sekda, Asda, dan kepala OPD Pemkot Cilegon, 6 Juni 2022.

Sisi lain amat terasa terlihat. Pak Wali yang biasa muncul dengan wajah ramah dan penuh senyum, kini raut wajahnya berubah penuh amarah ketika mengevaluasi kinerja Kepala OPD.

Wajar jika kemudian Pak Wali menjadi geram. Hampir setahun setengah menjabat, realisasi dan manfaat program pro rakyat dari janji kampanye belum juga berdampak besar dirasakan masyarakat.

Pak Wali merasa saat ini sudah berusaha memikirkan banyak hal. Namun realisasi tidak disambut dengan kinerja OPD yang baik.

Saat ini saja, triwulan kedua tahun anggaran 2022, pembangunan apa yang sudah dikerjakan oleh OPD? 

Semisal, jalan ajur mukmuk (rusak parah) belum juga ada perbaikan, minimal membuka lelang proyek pengerjaan. Lalu kapan?

Belum lagi tuntutan realisasi janji kampanye yang tertuang dalam RPJMD. 10 program dalam janji kampanye yang paling familiar adalah menagih janji realisasi Kartu Cilegon Sejahtera (KCS).

Perlu diingat, kemenangan Pak Wali dikarenakan KCS yang dibagikan sebelum hari pencoblosan Pilkada lalu. Kini manfaat KCS seperti 25.000 kesempatan kerja, bantuan UMKM Rp25 juta, beasiswa full sarjana, dan fasilitas kesehatan belum terlihat tanda-tanda kapan kartu warna emas itu membawa kesejahteraan?

Setahun empat bulan, begitu cepat berjalan. Pak Wali sempat berjanji jika sudah tiga tahun menjabat tidak juga merealisasikan program janji kampanye maka akan mengundurkan diri.

Sebagai masyarakat, realisasi janji kampanye dan RPJMD adalah bentuk tanggungjawab dari seorang pemimpin yang telah diberikan amanah. 

Intinya, kepala OPD juga dituntut berpikir keras. Bagaimana bisa merealisasikan semua program pro rakyat? Serta bagaimana pun caranya! 

Jika diperlukan semua kepala OPD jungkir balik berpikir mengakali ketersediaan dana. Turut berpikir hingga pukul 2 dinihari, seperti yang dilakukan Pak Wali. 

Semoga saja, setelah kena damprat atasan, kepala OPD tidak jadi baper. Repot urusan jika hati dan pikiran kena mental setelah dimarahi. Bagaimanapun yang menguasai sistem pemerintahan adalah mereka. Jalan atau tidaknya roda pemerintahan tergantung mereka juga.

Kemarahan Pak Wali juga perlu dimaklumi. Tak hanya program yang katanya pro rakyat itu mandeg, gejolak politik pun sudah mulai memanas. Maklum pesta demokrasi 2024 sudah dekat.

Apalagi, dari kubu partai politik oposisi terbesar di Cilegon sudah muncul menagih janji kampanye belum lama ini.

Mantan Wali Kota Cilegon yang kini menjadi Dewan Pembina DPD Partai Golkar Cilegon TB Iman Ariyadi sudah bersuara keras menagih janji politik Pak Wali.

Orasi politik Pak Iman saat menghadiri pelantikan Pengurus Kecamatan (PK) Citangkil dan Ciwandan di Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Sabtu kemarin tentu tidak bisa dianggap kritik biasa.

Pak Iman dalam orasinya lantang menyebutkan akan terus menagih janji kampanye Pak Wali hingga akhir masa jabatannya demi terpenuhinya hak-hak masyarakat Cilegon.

Pak Iman juga menyoroti kecacatan anggaran Pemkot Cilegon di tahun 2021 hingga ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai Rp457 miliar. 

Sehingga SILPA dinilai dapat merugikan masyarakat Cilegon dan menghambat pembangunan di berbagai bidang.

Pak Iman pun menyoroti adanya dugaan praktek jabatan transaksional saat adanya rotasi, mutasi, dan promosi yang sudah dilakukan oleh Pak Wali. Sudah jadi rahasia umum disetiap diskusi mengenai ada dugaan jual beli jabatan yang telah dilakukan itu.

Tekanan dari mantan Wali Kota Cilegon itu tentu akan menggetarkan pemerintahan saat ini. Wajar jika kemudian, Pak Wali harus ekstra memeras semua keringat dan pikiran. Harusnya kepala OPD juga begitu untuk bisa merealisasikan program kerja.

Tantangan besar bagi Pak Wali bagaimana menggerakkan para bawahannya untuk bisa sat set sat set menyelesaikan program pro rakyatnya itu.

Ingat, pengamanan politik 2024 hanya bisa dilakukan dengan cara menunjukan hasil kinerja realisasi janji-janji kampanye!