Opini masyarakat Kota Cilegon sudah terlanjur banyak yang memojokkan posisi Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang telah bersalah menerima uang suap, usai kesaksian mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Pak Uteng di persidangan.
Terdakwa kasus dugaan korupsi suap izin parkir di Pasar Kranggot sebesar Rp530 Juta itu, di Pengadilan Tipikor PN Serang, Rabu (8/12/2021) kemarin, Pak Uteng menyebutkan ada aliran dana sebesar Rp20 Juta masuk ke kantong Pak Wali.
Kicauan Pak Uteng di pengadilan inilah membuat kisruh dan menimbulkan beragam opini di masyarakat. Padahal kesaksian itu belum bisa diuji benar dan salahnya. Tapi tuduhan bakal ada Wali Kota Cilegon ketiga kalinya masuk buih itu opini yang sangat menyesatkan.
Belum satu tahun Pak Wali menjabat, jangan dulu berburuk sangka. Ada asas praduga tak bersalah yang harus dihormati. Biarkan proses hukum saja yang berjalan.Â
Nah, disini saya akan mengulas kembali perjalanan karier Pak Wali yang sejak awal punya komitmen anti korupsi. Jadi jangan dulu menuduh kalau Pak Wali terlibat dalam kasusnya Pak Uteng.
Ada 4 point yang menjadi alasan pertimbangan Pak Wali tidak mungkin melakukan korupsi. Secara kebetulan juga, angka 4 adalah nomor urut saat Pilkada yang membawa kemenangan.
1. Ikrar Komitmen Baja
Kembali ke masa-masa awal perjuangan politik Pak Wali menuju kursi Cilegon 1. Tepatnya saat muncul sebagai Calon Walikota Cilegon yang didampingi Pak Sanuji Pentamarta sebagai wakilnya.
Di awal pendaftaran di KPU Kota Cilegon, Pak Wali sudah berikrar dan dengan lantang menyebutkan salah satu poinnya adalah "tidak akan pernah korupsi dan memperkaya diri."
Komitmen anti korupsi ada di poin paling awal Ikrar Komitmen Baja. Jadi lebih baik berprasangka baik saja dulu, masa iya  Pak Wali ingkar dengan janji yang berasa baru kemaren dibacakan dengan lantang?
Berikut isi Ikrar Komitmen Baja:
2. Pakta Integritas Calon Kepala Daerah Bersama KPK
Jika sudah ada pakta Integritas bersama KPK, Pak Wali pasti berpegang teguh menjalankannya.
Apalagi dalam poin pertama isi Pakta Integritas itu adalah "tidak melakukan tindak pidana korupsi."
Dari sejak daftar calon Walikota Cilegon saja sudah menandatangani komitmen bersama KPK untuk tidak melakukan korupsi. Ini juga mempertegas Ikrar Komitmen Baja sebagai janji kampanye.
Berikut foto dokumentasi Pakta Integritas:
3. Cilegon Cerdas, Modern, dan Bermartabat
Sebagai bentuk komitmen Pak Wali terhadap anti korupsi melalui ikrar dan pakta Integritas, maka tagline Cilegon Cerdas, Modern, dan Bermartabat pun membawa pesan bahwa sejak mencalonkan diri sebagai Walikota, hingga terpilih menjadi Walikota, dengan tegas tidak akan berbuat korupsi.
Pemimpin yang cerdas akan memikirkan sebab dan akibat atas segala yang dilakukannya. Jika berani ngutak ngatik uang haram, resikonya digarap KPK.
Pemimpin Modern mimiliki pemikiran yang maju ke depan dan berupaya membangun kotanya lebih baik. Rasanya jika mau berbuat korupsi, masih pemikiran pemimpin jaman dulu dan tidak modern. Karena tindakan korupsi adalah bentuk penghianatan dan merugikan negara.
Pemimpin Bermartabat akan menjaga amanah dan janji suci dengan komitmen anti korupsi. Jika melakukan kesalahan dengan mengganyang duit haram, tentu jika ketahuan akan hilang kepercayaan masyarakat. Hancur martabat.
4. THR Rp20 JutaÂ
Pak Uteng memberikan kesaksian bahwa, "Salah satunya THR lebaran Pak Walikota Helldy Agustian 20 juta. Uang dalam rangka THR Lebaran!" kata Pak Uteng yang dikutip dari media fesbukbantennews.com.
Kesaksian Pak Uteng dalam pembagian uang hasil suap izin tempat parkiran lari ke Pak Wali dalam bentuk THR sebanyak Rp20 juta. Dari sini bisa saja Pak Wali tidak tahu atau menerima saja sebagai bentuk hadiah hari raya.
Rp20 juta yang katanya diberikan ke Pak Wali juga terbilang sedikit dibanding saweran ke rekan kerjanya Pak Uteng. Kasi Angkutan Dishub saja dapat Rp50 juta.
Belum lagi Tenaga Harial Lepas (THL) Dishub lebih besar dengan nilai Rp80 juta. UPT Parkir Dishub sebesar Rp20 juta. Sisa lainnya sebesar Rp90 juta buat ngecet gedung warna orange dan hijau toska sebagai branding identitas kepemimpinan Pak Wali.
Rp20 juta rasanya tidak kelas bagi orang nomor satu di Cilegon. Sebagai mantan marketing mobil, duit segitu bisa didapat dengan mudah dari penjualan unit mobil. Jadi menerima suap atau gratifikasi dengan angka segitu rasanya terlalu kecil bagi Pak Wali.
Ini hanya 4 poin analisa saya saja Pak Wali kemungkinan tidak korupsi. Sambil menunggu kapan Pak Wali menyiarkan konfirmasi tuduhan tidak benar atas dirinya.
Selanjutnya biarkan hukum berjalan sesuai dengan prosedur. Ada penyidik yang lebih tahu menyelesaikan kasus ini. Besar dan kecilnya uang yang kabarnya diterima Pak Wali biarkan diusut tuntas.
Jika pun apa yang diungkapkan Pak Uteng tidak benar, maka Pak Wali bisa saja menuntut balik atas perbuatan tidak menyenangkan atau fitnah.
Namun sikap diam Pak Wali dan orang-orang yang disekitarnya masih tetap diam, inilah membuat masyarakat Kota Cilegon semakin liar beropini.
Semakin santer opini yang mengaminkan Pak Wali menerima suap, maka reputasi Pak Wali bisa tidak bermartabat lagi.
Masyarakat masih percaya, jika diam dalam tekanan ada kemungkinan benar. Jika merasa tidak benar, makan katakan secar jantan sebagai seorang pemimpin yang berani menghadapi masalah.
Masyarakat juga butuh kepercayaan dengan pemimpin yang berani berbicara juju dan tegas menyatakan bebas korupsi di depan publik.
