Jakarta yang sibuk dengan kegiatan bisnisnya, semoga tidak disamakan dengan Kota Cilegon yang disibukan dengan Kawasan Industrinya.
Jakarta dan Cilegon memang selalu balapan siapa yang tertinggi soal UMR, tapi ya meskipun standar gajih di Kota Industri mencapai Rp4 juta lebih, bukan berarti bebas dari persoalan kesenjangan sosial, dalam hal ini kesejahteraan hidup.
Warga Jakarta bisa saja tidak terima ada gelandangan atau pemulung ditemukan di jalan MH Thamrin, tapi bagibwarga Cilegon menemukan pengemis di depan Kantor Wali Kota Cilegon pun jadi pemandangan yang biasa saja.
Inilah kenapa Bu Risma harus melakukan kunjungan ke Kota Cilegon. Biar Bu Risma tahu jika di pusat perkantoran Pemkot Cilegon pun bisa ditemukan pengemis dan pengamen.
Begini ceritanya, beberapa hari ini saat saya melewati Jalan Sudirman sebagai kawasan kantor Wali Kota dan intansi lainnya. Namun ada yang mencolok mata di sekitaran jalan ini, yaitu keberadaan pengemis dan pengamen.
Ada seorang Ibu beserta kedua anaknya duduk di trotoar sore itu. Entah berapa lama mereka duduk di situ? Pemandangan pengemis dan pengamen anak kecil memang sudah sering dijumpai di kawasan itu
Jika Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi dan Wakilnya Ratu Ati Marliati rajin melakukan blusukan, rasanya persoalan keberadaan pengemis tidak tampak di depan kantornya. Karena ketika ada niat blusukan, ketika keluar kantor akan melihat ada pengemis di trotoar dan pengamen di lampu merah. Secara sigap pasti sudah diatasi.
Keberadaan pengemis menjadi cerminan bahwa persoalan kesejahteraan sosial masih ada dan belum teratasi.
Jika diibaratkan Kantor Pemerintah Kota Cilegon yang di bagian depannya adalah kantor Wali Kota, mereka yang dibayar negara punya tanggungjawab untuk mengurus persoalan kesejahteraan sosial, pasti sudah ada tindakan untuk menyelesaikannya.
Anehnya mereka tidak menyadari bahwa di lingkungan kantornya saja masih ada orang-orang dengan masalah kesejahteraan sosial tetap berkeliaran.
Jika ada pengemis di depan kantor Wali Kota saja tidak diurus, bagimana dengan warga miskin yang membutuhkan bantuan tapi berada jauh dari pusat kantor Pemerintah Kota Cilegon. Diurus atau tidak?
