Mohon tunggu...
Mang Pram
Mang Pram Mohon Tunggu... Freelancer - Rahmatullah Safrai

Penikmat kopi di ruang sepi penuh buku || Humas || Penulis Skenario Film || Badan Otonom Media Center DPD KNPI Kota Cilegon

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Izinkan Ahok Pimpin Ibu Kota Baru

12 Maret 2020   19:00 Diperbarui: 12 Maret 2020   19:04 388
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Instagram @basukibtp

Meminjam ungkapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat terjadi banjir, "izinkan saya bekerja (menyelesaikan banjir)." Maka ingin rasanya Ahok di tengah kontroversi penolakan menjadi calon pemimpin Ibukota baru mengatakan hal sama, "izinkan Ahok bekerja!"

Setiap orang memiliki hak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Presiden Joko Widodo memasukan nama Ahok di bursa calon pemimpin Ibukota baru.

Meskipun baru calon, namun banyak pihak yang langsung menolak keras Ahok. Padahal calon lainnya seperti Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan Dirut PT Wijaya Karya (Persero) sama sekali tidak diberi ruang obrolan di media.

Apa salahnya jika Ahok memimpin Ibukota baru? Bukankah sudah berpengalaman memimpin DKI Jakarta dengan sejumlah prestasi yang dilakukan. Sebagai seorang manajerial handal dan memiliki konsep kebijakan yang terkesan keras, Ahok terbilang cukup sukses meminimalisir persoalan banjir dan macet di Jakarta.

Dosa Ahok pada kasus penista agama sudah dibayar lunas dengan kurungan penjara. Ini jadi borok yang tidak bisa disembuhkan begitu saja. Namun rupanya bagi pihak yang tidak pernah suka dengan kehadiran Ahok, apa pun yang dilakukan Ahok selalu salah. 

Anies pun punya salah ketika tidak bisa mengatasi banjir Jakarta hingga berjilid-jilid dan merugikan seluruh rakyatnya yang terendam banjir. Akibat banjir yang lamban ditangani, kerugian matrial pun hingga mecapai milyaran rupiah. Bahkan kasus penista agama Ahok yang kemudian dipolitisi untuk kepentingan pemenangan Pilkada DKI Jakarta, apakah itu bisa dikatakan pembenaran?

Anies saja diberikan izin untuk mengurus banjir Jakarta, izinkan Ahok membangun Ibukota baru dengan segala kemampuannya.

Ahok dipilih Jokowi juga bukan tanpa sebab. Pertimbangan kemampuan dan pengalaman Ahok saat menjadi Gubenur menjadi pertimbangan Jokowi yang sudah dikaji.

Ahok memang bukan tipikal santun dalam berbicara. Namun omongan yang keras dan tegas menggambarkan ada yang perlu diperbaiki dari sistem yang sudah ada. Ahok memandang objektif atas persoalan yang dihadapinya. Wajar jika Ahok selalu marah-marah ketika menghadapi pekerjaan yang tidak ditangani secara profesional.

Membangun Ibukota baru dibutuhkan pemimpin yang memiliki sifat keras untuk menghadapi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Perlu manajerial yang mampu mengambil kebijakan secara cepat apa pun resikonya. Ahok memiliki karakter yang melawan arus, namun itu dilakukan untuk pencapain kerjanya.

Jika nanti Jokowi sudah berkehendak menunjuk Ahok sebagai pimpinan Ibukota baru, kita bisa apa? Siapa pun nanti yang dipilih Jokowi untuk mengerjakan proyek pembangunan Ibukota, izinkan untuk bekerja.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun