Mohon tunggu...
Rudhy Al Mandary
Rudhy Al Mandary Mohon Tunggu... -

Anak Kedua dari Enam bersaudara

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Ketika Abraham Hanya Garang di Luar Sulawesi

14 Januari 2014   16:00 Diperbarui: 24 Juni 2015   02:50 159
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Diantara sejumlah dugaan kasus korupsi tersebut pada umumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel. Meskipun belum tuntas namun Kejati Sulsel relative lebih memperlihatkan langkah penanganannya meskipun kemudian masih tetap disupervisi oleh KPK.

Supervisi ini adalah indikator masih lemahnya penanganan kasus korupsi di Kejati. Kendatipun demikian, Kejati masih relative lebih transparan dalam hal memberikan informasi kasus korupsi yang ditangani, ketimbang Polda Sulselbar yang terksan tertutup.

Dalam konteks SDA, penegak hukum juga belum memperlihatkan “taji†nya memberantas korupsi di sektor ini, padahal sejumlah perusahaan tambang berskala Internasional melakukan eksploitasi di Sulsel.

Jika dihubungkan dengan temuan KPK yang menyatakan sektor tambang adalah korupsi terbesar maka seharusnya penegak hukum dapat memulai menyisir korupsi di sektor ini.

Tahun 2014, Kejaksaan maupun Polda seyogyanya memfokuskan kasus korupsi di sektor SDA. Selain tambang kasus pengkaplingan laut di Pantai Losari juga belum jelas.

Korupsi di sektor APBD merupakan bagian dari korupsi birokrasi (bureaucratic corruption). Korupsi birokrasi adalah salah satu varian dalam pengertian dan praktik korupsi secara luas.

Korupsi birokrasi, jika mengacu pada terminologi Meier and Holbrook (1992:138), terjadi ketika pengambilan keputusan di tingkat birokrasi tidak melibatkan kepentingan umum (publicinterest), sebaliknya kepentingan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Selain karena kultur birokrasi yang sarat dengan KKN, lemahnya pengawasan instansi terkait, lemahnya sanksi yang dijatuhkan, turut berperan dalam praktik korupsi ini.

Tahun 2014 mendatang, sebaiknya jangan hanya kejaksaan dan kepolisian saja yang ikut memonitoring perkembangan kasus korupsi di Sulsel. Melainkan lembaga seperti KPK, apalagi ketuanya merupakan putra Sulsel, sebaiknya turun tangan langsung. Jangan hanya garang di Jawa dan sekitarnya. Sulsel juga harus diperhatikan.

Tapi masihkah Abraham Samad dua tahun kedepan mati suri atau menjadi macan yang sudah tumbuh giginya untuk bisa menggigit para pelaku korupsi di kampung halaman sendiri? Salam anti korupsi. (*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun