Ketua Fokli dan Ketua Limit Berujar

Selain dari itu pula terkait dengan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) yang memiliki Kewenangan yang dapat dikategorikan secara Personel yang bertugas Memeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai paling banyak Rp. 200 Juta, dan untuk Jasa Konsultansi Paling Banyak Rp. 100 Juta dan ada pula Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), berikut Tugas TiM Panitia juga memeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Paling sedikit diatas Rp. 200 Juta dan Jasa Konsultansi Paling sedikit diatas Rp. 100 Juta rupiah.(Pasal 15)

Hal ini menurut Ketua Forum, Sangat Mubazir Waktu atas keberadaan PJPHP dengan PPHP yang berperan pada seputar Administrasi, lalu siapa pemeriksa Hasil Barang/ Jasa Yang nyata, atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.? Apakah setiap hasil barang yang nyata atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah harus dilaporkan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau ke Aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK?

Untuk memeriksa kebenaran dari Administrasi yang sesuai dengan barang/ Jasa. Bahwa selain dari yang terungkap diatas kata syamsul, kali ini Perpres Nomor 16/ 2018 Pasal 19 dalam penyusunan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimungkinkan Penyebutan Merk terhadap Komponen Barang/Jasa, Suku Cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada, Barang/jasa dalam Katalog Elektronik atau Barang/ Jasa pada Tender Cepat.yang terpenting dalam menyusun Spesifikasi Menggunakan Produk Dalam Negeri, Bersertipikat SNI dan Memaksimalkan Penggunaan Produk Industri Hijau Ujarnya, saya kira ini khabar bagusnya. 

Adapun Penjelasan Mamat Sanrego Ketua Umum DPP-LIMIT yang juga Ketua Dewan Pendiri Forum Komunikasi Lembaga-Lembaga Independen (FOKLI) terkait Keberadaan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sepatutnya para Menteri yang terkait dengan Perpres ini, sesegera mungkin menyiapkan Regulasi dan/ atau kebijakan, agar menghindari Penyalahgunaan Aturan, apalagi peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang di tunggu Masyarakat jumlahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) aturan, tentu pembentukan nya memang membutuhkan waktu.

Namun demikian jika tidak dimulai dari sekarang, Nantinya dapat memberi ruang akan persepsi Negatif dari Masyarakat Pengusaha Kecil. Kata Mamat pula, selain dari regulasi yang dinantikan dari LKPP, terdapat pula beberapa pasal seperti Pasal 28, Pasal 56 yang merupakan otoritas Menteri Keuangan dan Mendagri, serta untuk pasal 60 adalah kewajiban Menteri Luar Negeri, Sedangkan untuk Pasal 62 kebijakannya diserahkan pada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Riset dan Pendidikan Tinggi.

Yang paling penting mungkin harus diketahui oleh masyarakat atau para Ketua ketua LSM, Utamanya yang tergabung dalam FOKLI, adalah tentang Metode Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Khususnya Penunjukan Langsung hal itu dilaksanakan untuk barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya kategori "Dalam keadaan tertentu", sedangkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu, Kriteria nya meliputi ; 

1. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 
2. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; 
4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
5. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; 
6. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan; 
7. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau 
8. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan. Ditambahkan oleh Mamat Sanrego, saya kira teman teman di Forum sudah sangat Paham tentang maksud dan tujuan dari Perpres ini, nahh, untuk mendukung agar terwujudnya Pembangunan Nasional untuk Mencapai Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengembangan Perekonomian Nasional kkhususnya Daerah kita di Selawesi Selatan, diharapkan perannya untuk tetap mengawasi secara seksama dalam setiap gerak atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Ini, dan yang terkait dengan Peraturan Perundang Undangan Lainnya. 

Makassar, 21 Juni 2018 

SYAMSUL SURYANINGRAT 

MAMAT SANREGO