Laksanakan Dulu Janji-janji Kampanye, Baru Pindahkan Ibukota

RENCANA pemindahan ibukota negera Indonesia, Jakarta, kembali mencuat kepermukaan. Sehingga menjadi pusat perhatian banyak pihak.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media cetak, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, mengatakan Presiden Joko Widodo serius ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Presiden  Jokowi meminta Menteri PPN/Bappenas untuk melakukan kajian-kajian teknis,"Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota), " ujar Bambang saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah 2017 di Palangkaraya, Kamis, 6 April 2017.

Kajian ini, menurut Bambang, harus dilakukan sebab pemindahan ibukota negara ini bukan seperti orang pindah rumah, tapi memindahkan ekosistem. Oleh sebab itu, kajiannya harus bagus.

"Bapak Presiden meminta yang penting saat pemindahan nanti jangan sampai memberatkan APBN dan jangan sampai harus berhutang untuk merealisasikanya," ujarnya.

Dalam sejarahnya Jakarta menjadi ibukota negara secara kebetulan yakni ketika zaman Hindia Belanda. Presiden Sukarno pun sempat memiliki ide untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.

"Karena itu Bung Karno bercita-cita suatu saat nanti akan memindahkannya dari Jakarta ke Palangkaraya," kata Bambang.

Catatan alfakir,  pada masa orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sempat muncul pula isu, pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Jonggol, Kabupaten Bogor. Namun, isu itu kembali lenyap,s eiring dengan runtuhnya kekuasan orde baru.

Rencana pemindahan ibukota RI pun pada saat negeri ini dipimpin oleh SBY (Susilo Bambang Udhoyono), muncul kembali. Banyak pengamat yang menyodorkan ibukota RI dipindahkan ke beberapa tempat diantaranya ke daerah pesisir uta, Banten, juga ke Palangka Raya, dan lainnya.

Mencuatnya kembali rencana pemindahan ibukota, banyak kalangan mengkhawatirkan jangan-jangan sarat dengan kepentingan politik terkait berbagai permasahan bangsa. Yang tentunya harus segera diselesaikan.

Alfakir berpendapat, untuk saat ini, pemindahan ibukota bukan saat yang tempat, karena selain banyaknya persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan, juga kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Jokowi- JK, yaitu melaksanakan janji-janji kampanyenya.

Melaksanakan janji-janji kampanye merupakan persoalan yang sangat penting dan mendesak ketimbangan pemindaha ibukota RI ke Palangkaraya, yang ongkosnya juga cukup mahal, baik ongkos politik, ongkos pembangunanannya.

Tidak hanya itu, akan banyak menimbulkan kerugian yang cukup besar pula, terutama bagi para pengusaha. Bagaimanapun kantor-kantor perusahaan harus dekat dengan kantor pemerintahan.

Jika Jokowi – JK sudah melaksanakan janji-janji kampanyenya pada periode ini, baru memikirkan rencana pemindahan ibukota. Agaknya agar ongkos pindahnya murah, dan tidak akan begitu banyak merugikan para pengusaha sebaiknya  ibukota RI dipindahkan ke Jonggol saja sebagaimana isu yang sempat muncul pada era pemerintahan orde baru.

Jonggol tidak begitu jauh dari ibukota yang sekarang. Sejumlah kantor perusahaan, atau pusat-pusat bisnis agaknya tak perlu pindah ke Jonggol, karena jarak antara ibukota sekarang dengan Jonggol dapat ditempuh kurang dari dua jam, apalagi jika dibangun jalan tol dari Cileungsi tembus ke Jonggol.

Sekedar untuk diketahui, diantaranya, ini janji-janji kampanye Jokowi – JK, sedikitnya ada 54 janji yang diutarakan oleh pasangan pemenang Pilpres 2014, saat mereka menggelar kampanye di berbagai kesempatan dan tempat beberapa waktu lalu yang dimuat berbagai media masa di dalam negeri (Republika).

1. Membuktikan dan merealisasikan janji-janji dalam visi-misi
 2. Tidak berada di bawah bayang-bayang Megawati
 3. Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional
 4. Penerapan e-Government
 5. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen (mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen)
 6. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional
 7. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina
 8. Membeli kembali Indosat
Janji kampanye khusus di bidang pertanian:
 9. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga
 10. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta hektare (ha) sawah
 11. Pembangunan 25 bendungan
 12. Menyediakan 1 juta ha lahan pertanian baru di luar Jawa
 13. Pendirian bank petani
 14. Penguatan Bulog
 15. Menyejahterakan kehidupan petani
 16. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah.

0000