Kebebasan Bertindak dan (Ir)Rasionalitas: Kenapa yang Enak-enak itu (Kadang Perlu) Dilarang?

Mewajibkan PNS Depok membuat komposter, dengan sanksi hukuman disiplin bagi yang melanggar.

Menggalang kampanye satu hari tanpa mobil, dan menggantinya dengan... sepeda motor! Yup, sepeda motor. Kenapa bukan sepeda atau jalan kaki? Kecapekan mungkin, kalo naek motor kan gak cape palingan keringetan dan kepanasan doang...

Dan hebatnya, semua kebijakan pak walkot Depok ini selalu disosialisasikan dengan baliho bergambar dirinya sendiri dengan ukuran-ukuran segede gaban, sehingga pak Nurmahmudi bahkan digelari walikota baliho oleh salah seorang warganya.

Oke, cukup dengan Bloomberg dan Nurmahmudi. Lantas,  Anda kan ngaku-ngaku pendukung liberalism tuh? Nentang abis-abisan dong sama pengaturan kayak gini?

Ya dan tidak. Seperti ulasan saya di sini, berdasarkan pemahaman liberalisme yang saya pahami, dalam melakukan tindakan setiap orang:

2. Berhak melakukan apa pun sepanjang tidak merugikan hak orang lain.

3. Setelah mempertimbangkan kebebasan bertindak dan hak orang lain, setiap individu pasti akan mempertimbangkan rasionalitasnya: mempertimbangkan cost and benefit dan mekanisme insentif (dan disinsentif) yang ada.

4. Meski demikian, jika ada pengaturan yang diterima secara individual (misalnya norma agama) atau secara bersama melalui kontrak sosial (misalnya peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah dan norma agama), maka sebagai individu kami harus konsisten dan turut kepada aturan yang berlaku tersebut.