Disclaimer: postingan ini akan sangat panjang karena menulis kutipan-kutipan.
Dian Kaizen Jatikusuma (DKJ) di artikelnya yang di sini, di sini, dan di sini, dengan sigap menyampaikan banyak hal. Saya akan menanggapi yang menurut saya perlu ditanggapi saja. Tulisan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tulisan saya yang sebelumnya: Liberalism Menurut Saya: Tanggapan terhadap Dian Kaizen Jatikusuma.
Permasalahan saya ketika akan menanggapi tulisan DKJ adalah beliau tidak mengutip sumber dari 'kata-kata bijak'-nya sehingga saya tidak mampu mencerna konteks dari kalimat bijak tersebut. Oke, kita mulai saja ya.
“Kita tidak perlu menghakimi keburukan orang lain.. Biarlah itu urusan dia dengan Tuhannya.. Hanya Tuhan yang tahu mana yang paling benar. Hanya Tuhan lah yang berhak menghakimi, di akhirat kelak..”
Tanggapan DKJ:
Wow, wow, wow, tunggu dulu.. Jika saja hanya Tuhan yang berhak menghakimi, mari kita bubarkan semua lembaga peradilan, karena manusia tidak berhak menghakimi bukan? Mau orang korupsi, mencuri, menjadi gay dan lesbian, menghina agama, bahkan membunuh orang lain, biarkan saja.. Toh kita tidak berhak menghakimi orang lain kan? Hanya Tuhan yang berhak.... dst...
Tanggapan Saya:
Kembali ke kendala ketiadaan sumber yang dikutip DKJ membuat saya kesulitan memberikan tanggapan. Apa yang dimaksud dengan 'keburukan' di sini? Contoh-contoh yang disajikan DKJ mengenai: "korupsi, mencuri, menjadi gay dan lesbian, menghina agama, bahkan membunuh orang lain", di tambah "buang sampah atau merokok sembarangan di Singapura" menjadi bukti campur aduk antara norma yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama dengan UU dan peraturan pendukung (korupsi, mencuri, membunuh, buang sampah, dan merokok sembarangan) - yang sudah tentu semua, termasuk kaum liberal - sudah sepakat bahwa tidak ada pembiaran atas norma ini, negara dan pemerintah perlu turut campur dan menegakkan aturan, seperti ulasan saya di postingan yang ini. Kalo keburukan yang dimaksud ini adalah berbohong, tentu menjadi masalah kalo seseorang berbohong di muka pengadilan dan saksi palsu. Jadi, perlu dibedakan antara keburukan yang merupakan pelanggaran atas norma hukum, norma agama, dan norma sosial karena penghukuman dan pembiarannya pun berbeda.
“Kenapa kita ribut-ribut masalah yang sepele sih? Pornografi diributin, penulis buku yang mempromosikan lesbi dihalangin.. Lady Gaga diributin.. Mendingan urusin tuh koruptor, mereka yang lebih berbahaya bagi bangsa kita ini..”
Weks.. Ini sih sama saja dengan: “Ngapain kita tangkap orang yang nyolong sandal, tuh yang maling motor aja dikejar..”. Lha perbuatan buruk, besar atau kecil, tetap harus dihalangi.. Jika orang tersebut menentang pornografi, bukan berarti dia diam saja terhadap koruptor kan? Bukankah lebih baik kita menjaga dari keduanya.. Katakan: say no to pornografi dan korupsi! ...dst...
Tanggapan Saya:
Menurut saya ini masalah prioritas. Ada hal yang memang jelas mengambil hak orang lain (korupsi) dan ada hal yang merupakan upaya melindungi seseorang dari dirinya sendiri. Melindungi hak rakyat dari koruptor, mohon maaf, bagi saya lebih penting dari melindungi seseorang dari godaan pornografi. Jangan sampai karena ketiadaan prioritas, tugas negara dan pemerintah yang pokok untuk melindungi hak jadi terbengkalai.
Saya sependapat bahwa kedua prioritas ini tidak perlu saling menegasikan dan bisa jalan bareng-bareng, tapi tetep aja punya prioritas dan alokasi sumber daya yang berbeda.
“Lady Gaga koq diributin.. Apa bedanya dengan yang sudah ada di Indonesia? Penyanyi Indonesia juga banyak tuh yang seronok. Tuh penyanyi dangdut seronok masuk sampai ke kampung-kampung, ditonton anak-anak. Jika mau adil, yang seperti itu juga dilarang dong..”
