                            Â
Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada  Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul 17 Januari 2023 menyampaikan bahwa Implementasi  RB 2023  berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu investasi,  pengentasan kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN (Tingkat Komponen dalam negeri pada belanja pemerintah).
Dengan adanya penajaman Reformasi Birokrasi (RB) Â melalui lima aspek tematik tersebut diharapkan bisa senakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi concern pemerintah.
Disampaikan juga bahwa Setiap ASN mendukung Program RB Tematik, yang muaranya adalah memastikan gerak birokrasi mampu mempercepat pencapaian penurunan kemiskinan, meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, memacu belanja produk dalam negeri, dan menjalankan pelayanan publik berbasis digital pada setiap lini.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Januari 2022 mengeluarkan surat edaran perihal perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan penyampaian informasi praktik baik reformasi birokrasi.
Reformasi Birokrasi tahun 2023 berfokus pada pelaksanaan RB Â yang memberikan dampak nyata sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan atau prioritas presiden RI lainnya.
Catatan pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2023 meliputi:
1. Menghentikan kegiatan pengisian PMPRB sampai pemberitahuan selanjutmya
2. Mekanisme pelaksanaan evaluasi RB akan mengacu pada peraturan terbaru yang akan diterbitkan dan disosialisasikan
3. Setiap instansi pemerintah diharapkan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan pada Laporan Hasil  Evaluasi (LHE) pada periode sebelumnya
4. Setiap instansi pemerintah agar menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan RB di instansinya berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholder (bisa disampaikan lebih dari satu). Batas waktu pengisian form pelaksanaan praktik baik sampai 31 Maret 2023.
                                          Sumber foto: Youtube Kemendagri
Kriteria RB 2023
Kriteria praktik baik pelaksanaan RB instansi pemerintah adalah inovasi digitalisasi yang berkaitan dengan RB, telah dilaksanakan secara konkret dan memberikan hasil yang nyata.
Praktik baik RB dituangkan dalam naskah dengan uraian: penjelasan singkat inovasi praktik baik pelaksanaan RB, latar belakang, instansi pelaksana, waktu pelasanaan, penerima manfaat, dampak, apresiasi atau penghargaan eksternal, tautan berupa dokumen, foto kegiatan, liputan media, video, laporan dan lain-lain.
Gagasan Implementasi
Implementasi RB 2023 dengan berfokus pada praktik baik dan aspek tematik perlu dipersiapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut
1. Setiap instansi mengevaluasi kembali Road Map RB 2020-2024
2. Membentuk Pokja Area praktik baik dan aspek tematik
3. Menyiapkan Agen Perubahan yang berfokus pada inovasi yang membumikan RB
4. Peningkatan Marketing sektor publik dalam membumikan RB
5. Pengutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju satu data pemerintahan
6. Pelibatan dan peran aktif ASN dalam implementasi RB praktik baik dan aspek tematik
