Antara Covid-19, Ekonomi Politik, dan Dagelan Pemerintah Indonesia

Diatas merupakan gambaran parsial dari keadaan negara adidaya seperti China. Bagaimana keadaan negara lain yang telah mengalami lockdown. Negara-negara seperti Italia, Perancis, Polandia, Denmark, El Salvador, dan Belgia sudah memberlakukan lockdown semenjak bulan Maret ini. Resiko tinggi pun diambil, dari resesi ekonomi hingga kehancuran di sector finansial, yang terparah adalah kerusuhan yang terjadi di negara India selang melakukan lockdown di negara dengan penduduk Hindu terbanyak itu.

Dengan banyaknya negara yang mengambil langkah kebijakan lockdown untuk mengatasi Covid-19, maka hal ini praktis akan membelenggu segala bentuk perdagangan internasional -arus barang dan jasa- dalam spketrum ekonomi politik. Dari apa yang kita lihat diatas, apakah Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan lockdown sebagai langkah solutif pemerintah dalam menghadapi bahaya corona ini?

Kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia: "Tidak ada"

Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas masyarakat yang ramah, santun, dan beradab. Hingga suatu ketika saat pandemi global -Covid-19- masuk ke Indonesia dan petinggi-petinggi pemerintahan hanya menertawai virus tersebut dan mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena virus corona "karena orang Indonesia makan nasi kucing", "Indonesia dilindungi oleh alim ulama", "Izin yang berbelit-belit mengakibatkan virus corona enggan masuk ke Indonesia", dll. Semua kelakar para petinggi tersebut mengisyaratkan satu hal pada publik, bahwa pemerintah Indonesia tidak siap dalam menghadapi Virus "ganas" ini.

Per tanggal 29 Maret 2020, yang dinyatakan terjangkit sudah mencapai angka 1.285 kasus, dan meninggal sebanyak 114 orang. Dilihat dari angka ini belum sekalipun terlihat adanya itikad baik dari pemerintah untuk membuat suatu penetrasi kebijakan yang dirasa hal tersebut mampu secara signifikan dalam memutus mata perseberan virus tersebut. 

Dalam hal ini sepertinya pemerintah dinilai dan dilihat takut untuk mengambil keputusan, padahal institusi negara mempunya otoritas untuk menentukan arah kebijakan yang memegang teguh prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesejahteraan. 

Menurut James S. Coleman dalam Teori Pilihan Rational (The Rational Choice)[5], pemerintah mempunyai banyak opsi untuk menentukan kebijakan public yang dinilai dapat menyelamatkan rakyat, yang berfokus pada urusan paling kecil (mikro) tatanan kemasyarakatan, dengan upaya lockdown local ataupun lockdown sebagian wilayah yang paling berdampak Covid-19. Hal ini -lockdown- dilakukan untuk sebagai salah satu syarat investasi kemanusiaan. 

Jika hanya menimbang suatu kebijakan hanya dilihat dari kacamata ekonomi, hal itu tentu saja merugikan. Karena kerugian materiil sangat jauh memberikan efek yang nyata, apabila hal tersebut diambil, langkah yang paling tepat adalah memberikan dukungan berupa stimulus modal kepada perusahaan atau pegiat UMKM yang terkena imbas kebijakan itu nantinya. 

Dalam situasi ini pula pemerintah diminta untuk tegas dan mengurangi kelakar yang akhirnya dapat menimbulkan masalah baru ditengah-tengah permasalahan yang sedang bangsa ini hadapi. Mungkin inilah saatnya para pemimpin negeri ini belajar bagaimana dan mengapa penting memahami psiologi publik, agar semua yang dikatakan oleh mereka dapat di filter terlebih dahulu untuk meredam kepanikan masyarakat.