Mengembalikan Makna Supremasi Sipil

Upaya pemerintah untuk menguatkan TNI melalui pembelian sejumlah alat-alat tempur, dikritisi secara fanatik. Kita pun patut bertanya apakah sikap kritis itu untuk membangun TNI atau justru merusak secara perlahan-lahan dari dalam?

Kesetaraan Sipil & Militer

Hubungan sipil & militer seyogyanya tidak dibangun di atas pondasi kecurigaan. Kedua belah pihak harus setara untuk membangun negara dan menjamin jalannya roda pemerintahan yang baik. Pada dasarnya, pemerintah yang dipilih atau diangkat oleh masyarakat beradab itu adalah pemerintah yang sah.

Jika kalangan sipil terus menebar kecurigaan terhadap militer, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Trauma masa lalu yang membayangi sebagian kelompok sipil tidak akan mengembalikan Indonesia sebagai macan Asia.

Hukum positif di Indonesia telah membatasi militer aktif untuk terlibat dalam politik. Personel TNI ini diharapkan menjadi aparatus profesional untuk menjaga NKRI dari berbagai ancaman. TNI pun telah berikrar untuk memegang teguh kesepakatan ini.

Namun, hal lain yang tidak boleh dinafikan adalah, baik sipil dan militer memiliki potensi keunggulan yang bisa disumbangkan bagi bangsa dan negara. Ironisnya, sekarang ini, kita dapati sebagian kelompok sipil yang berupaya memandulkan potensi-potensi militer tersebut karena trauma masa lalu yang tidak berkesudahan.

Kita harus cerdas membaca kondisi dan realita ini semua. Makna supremasi sipil harus dikembalikan pada hakikat dasarnya, bahwa penguasaan masyarakat secara keseluruhan dalam sebuah peradaban. Hanya dengan kata beradab, Indonesia bisa utuh dan lepas dari berbagai ancaman.

Lebih dari itu, orang sipil yang tidak becus memimpin bangsa ini harus legowo untuk turun. Dan sebaliknya, jika ada orang militer yang memiliki potensial untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, maka orang-orang sipil tidak boleh menghalang-halangi, sudah tentu setelah dia tidak lagi aktif sebagai personel militer.(*)