TNI AL Percayakan Kapal Perang kepada PT PAL Indonesia

PT PAL Indonesia membuktikan diri sebagai BUMN yang mampu memproduksi kebutuhan Alutsista TNI. Dua kapal perang, yakni KRI Banjarmasin dan KRI Banda Aceh merupakan hasil kerja awak PT PAL Indonesia. KRI Banjarmasin membuktikan diri sebagai kapal perang andal saat menghadapi kawanan perompak Somalia  beberapa waktu silam. Sedangkan KRI Banda Aceh diluncurkan awal 2011 lalu. Kinerja PT PAL Indonesia mengundang minat negara tetangga, seperti Filipina dan Timor Leste. Kedua negara itu memesan kapal perang dan kapal patroli perairan yang tengah dikerjakan pada tahun ini. Hanya saja, penandatanganan kontrak antara kedua negara masih dalam proses. Kebanggaan ini tentu tidak datang secara tiba-tiba. Berbagai proses dan pembuktian panjang sudah dilakukan PT PAL Indonesia sebagai perusahaan negara yang bergerak khusus di bidang industri galangan kapal. Secara khusus, untuk periode 2011, PT PAL Indonesia berhasil memenuhi pesanan lima kapal TNI Angkatan Laut, yakni tiga kapal pandu atau tug boat, satu kapal tanker dan satu kapal perang (KRI Banda Aceh). Dari segi kemampuan dalam pengadaan alusista, TNI AL memang mempercayakan kepada PT PAL Indonesia. Terbukti, pada 2012 ini, TNI AL memesan tiga kapal rudal cepat. Sebenarnya tidak hanya alutsista dalam negeri, PT PALIndonesia juga pernah dipercaya Rusia untuk mereparasi Tank Amphibi. Namun, sayang untuk alat persenjataan jenis ini, PT Pal Indonesia belum mendapatkan kepercayaan dari dalam negeri. Padahal, dari segi kemampuan, perusahaan ini sebenarnya bisa memproduksi Tank Amphibi. PT PAL Indonesia tentu tidak berdiam diri. BUMN ini terus meningkatkan prestasi hingga mendapat perhatian lebih baik lagi dari Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan. Meningkatnya anggaran Alutsista pada tahun ini, PT PAL berharap Indonesia mampu memproduksi sistem persenjataan mutakhir sendiri. Hingga saat ini, PT PAL Indonesia sudah menawarkan kapal perusak rudal serta perbaikan kapal perang dengan sistem peralatan tempur canggih kepada Pemerintah. (*)