Tepat dihari peringatan peristiwa serangan umum 1 Maret, RAT, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia datang guna memenuhi undangan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) miliknya senilai Rp56 miliar yang dinilai janggal. LHKPN pejabat negara bukan barang haram, setiap anak adam dapat mengaksesnya melalui laman elhkpn.kpk.go.id.
Semua pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wajib melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, LHKPN diwajibkan untuk pejabat negara, pejabat strategis, serta pejabat yang potensial atau rawan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). LHKPN disampaikan dan dikelola oleh KPK.
Sementara bagi ASN yang tidak berkewajiban menyampaikan LHKPN, maka ia diwajibkan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) yang disampaikan dan dikelola oleh unit kepatuhan internal instansi terkait. Untuk Kemenkeu, tugas pengendalian kepatuhan digawangi oleh Inspektorat Jenderal (Itjen).
Laporan harta kekayaan merupakan dokumen transparansi harta Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada negara dan publik. Laporan tahunan ini berisi arta gana yang dimiliki pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan apabila ditemukan kegariban.
LHKPN maupun LHK memuat aset yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keduanya diberikan kelonggaran batas akhir pelaporan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Apabila harta pada laporan tersebut melesat jauh dari tahun sebelumnya, maka perlu dilakukan pengecekan kewajarannya. Jika kenaikan disebabkan oleh penyesuaian nilai atau harga pasar dari harta yang telah dilaporkan, seperti harga aset tanah dan bangunan, bisa saja disimpulkan wajar. Penambahan harta yang luber juga bisa dianggap nalar apabila terdapat harta baru yang dilaporkan seperti warisan, hibah, dan penambahan harta pasangan setelah menikah.
Harta yang tidak disertai penjelasan perolehannya, serta tidak sesuai dengan profil pegawainya, bisa saja dirumpunkan tidak wajar. Hal ini kemudian perlu dilakukan pembongkaran untuk mengetahui asal-usulnya. Apakah berasal dari transaksi yang sah atau sebaliknya.
Setelah laporan harta kekayaan diterima, data diperiksa kenirmalaannya. Dilakukanlah telaah berdasarkan kriteria tertentu untuk menakar kelogisan harta dan profil jabatannya. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan penyimpangan, maka akan dilakukan proses klarifikasi dan eksaminasi.
Klarifikasi dilakukan dengan cara meminta penjelasan ulang kepada pegawai yang bersangkutan atas laporan harta yang diberikan. Sedangkan eksaminasi dilakukan dengan mengecek langsung harta ke lapangan untuk mengetahui kesesuaian harta yang dilaporkan. Tidak ayal, kedua proses ini mengungkap harta-harta lain yang belum dilaporkan. Untuk harta baru yang mencurigakan atau terindikasi diperoleh dari kecurangan, maka Itjen maupun KPK akan melakukan pembongkaran.
Pembongkaran harta juga dapat dilakukan apabila ada aduan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di jagat maya, beramai-ramai warganet menyebarkan tangkapan layar LHKPN pejabat negara yang dianggap cacat. Beragam tudingan keganjilan harta disorot khalayak internet, mulai dari nominal jumbo, sampai dengan adanya dugaan harta yang tidak dilaporkan.
Jika menemukan indikasi ketidakwajaran harta, pelanggaran, dan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu, segera laporkan melalui laman wise.kemenkeu.go.id. Apabila setelah pembongkaran terbukti melakukan pelanggaran, maka pegawai tersebut akan dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Melansir laman resmi Pusat Edukasi KPK, laporan harta kekayaan pejabat dapat dipantau oleh publik dan dapat dilaporkan jika terdapat nominal yang salah. Publik dapat melakukannya dengan langkah berikut cara mengakses laman elhkpn.kpk.go.id dengan memilih menu e-Announcement. Masukkan nama, tahun pelaporan, dan lembaga tempat pejabat yang ingin dipantau bekerja. Informasi tentang total harta kekayaan pejabat yang dicari akan muncul dan dapat diunduh.
Kesucian laporan harta kekayaan pejabat negara belum sepenuhnya di amini oleh masyarakat. Hal itu pun diakui sendiri oleh KPK sebagai lembaga yang mengurusi LHKPN. Dalam diskusi terpumpun LHKPN yang disiarkan akun Youtube KPK RI pada Selasa, 7 September 2021, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 95 persen LHKPN yang diterima KPK tidak akurat sebab ada aset-aset pejabat negara yang tidak dilaporkan atau bahkan salah dalam pengisian data.
Banyak yang menganggap kenyataan ini menumpulkan taji LHKPN. Justru sebaliknya, kemudahan akses LHKPN oleh khalayak justru membuktikan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi integritas pejabat negara. Buktinya, berawal dari dugaan LHKPN tidak wajar yang sebarkan oleh warganet, kini banyak pihak yang mendukung Kemenkeu untuk melakukan bersih-bersih.
Untuk diketahui, per tanggal 1 Maret 2023 sebanyak 24.506 atau sebesar 99,96 persen pegawai DJP telah melaporkan LHKPN. Sedangkan untuk LHK, persentase pelaporannya telah mencapai 100 persen pada 28 Februari 2023. Sebagai pemarkah, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHK pegawai DJP sejak 2018 s.d 2021 selalui mencapai 100 persen. Pada tahun 2021 terdapat 1 orang pegawai yang sudah lapor namun belum melengkapi dokumen surat kuasa.
Menyampaikan laporan harta kekayaan tepat waktu menjadi komitmen DJP dalam mewujudkan transparansi sumber kekayaan pegawainya. Laporan harta kekayaan menjadi barometer kebernalaran gana. Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran menjadi kunci agar terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
