Namun tetap saja, secara umum Covid-19 sebagai suatu wabah penyakit tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar suatu keadaan memaksa / force majeure yang diberlakukan secara umum.
Sebagai contoh, force majeure bagi satu orang yang sedang terikat dalam suatu perjanjian dalam masa pandemi Covid-19 ini tidak serta merta menjadi suatu hal yang sama terhadap orang lain yang terikat dalam perjanjian yang berbeda.
Force majeure harus dilihat sebagai suatu yang sifatnya “kondisional tertentu” berdasarkan kasus per kasus tergantung dari pada sifat, jenis, keadaan-keadaan dan subjek maupun objek perjanjian.
Misalnya:
- Perjanjian dengan objek pembuatan aplikasi antara seorang programmer dengan sebuah perusahaan yang dalam pembuatannya hanya membutuhkan sumber daya listrik untuk menghidupkan mesin produksi (komputer), secara umum di masa pandemi Covid-19 dan PSBB ini tentu masih bisa dikerjakan secara normal karena tidak memerlukan akses keluar rumah, dan semacamnya.
- Perjanjian dengan objek antar jemput dengan sepeda motor antara seorang karyawan perusahaan dengan seorang ojek pangkalan, di masa pandemi Covid-19 dan PSBB pengendara bermotor dibatasi hanya boleh mengangkut penumpang dengan alamat yang sama antara yang pengendara motor dengan yang dibonceng. Kondisi demikian tentu membuat tidak dapat dijalankannya perjanjian antar jemput dengan sepeda motor tersebut.
Apabila pandemi Covid-19 dilihat secara umum sebagai suatu force majeure, tentu akan menjadi tidak tepat diberlakukan terhadap kasus nomor 1, karena meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 programmer aplikasi tersebut masih tetap bisa menunaikan kewajibannya untuk mengerjakan aplikasi tersebut.
Berbeda dengan kasus nomor 2, akan menjadi tepat apabila pandemi Covid-19 dengan aturan turunannya yaitu PSBB dikatakan sebagai sebab yang memaksa tidak dapat dilaksanakannya kewajiban tukang ojek untuk mengantar karyawan tersebut.
Kesimpulannya force majeure di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini tidak bisa dikatakan sebagai dasar suatu keadaan memaksa / force majeure yang berlaku umum.
Force majeure dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19 harus dilihat sebagai sesuatu yang pendekatannya kasus per kasus tergantung dari pada sifat, jenis, keadaan-keadaan dan subjek maupun objek perjanjiannya.
