Tulisan ini bukan bermaksud untuk membuat opini yang ngawur apalagi ingin mencari sensasi di tengah-tengah maraknya ide reshuffle dalam Kabinet kerja Presiden Joko Widodo.Â
Namun apa yang ingin saya utarakan adalah betapa negeri ini memang boleh berharap pada orang baru (di kabinet), agar pemerintahan gelombang ke dua di bawah pemerintahan Jokowi ini berjalan lebih bagus dengan gebrakan-gebrakan yang bisa menjadi solusi mengentaskan masalah di negeri ini.
Sayangnya keinginan untuk berharap terlalu besar sepertinya saya kesampingkan dulu. Maklum sebagai masyarakat desa dengan apa yang terjadi saat ini sepertinya masih sulit untuk lari dari kenyataan bahwa, kita sepertinya sudah kalah. Meskipun sebagai pejuang ekonomi, siapapun tidak ada yang ingin menyerah dan mengalah oleh keadaan. Dan negeri membutuhkan bukti yang kongkrit dan bukan hanya pada tataran teoritis semata.
Namun demikian, tidak salah pula jika kita berharap apa yang menjadi langkah Presiden adalah langkah yang tepat dan bukan sekedar memenuhi janji-janji politik untuk menambah orang baru dalam pemerintahan, karena ada balas budi.
Nah, jika percaturan politik selalu bersinggungan dengan unsur balas budi dan bagi-bagi kekuasaan, maka jangan pernah berharap kerja pemerintahan akan semakin baik seperti yang diharapkan.
Alasannya karena negeri ini-lebih khusus pemerintahan saat ini- tidak membutuhkan adanya konsep bagi-bagi jatah,-jika ingin menghilangkan istilah KKN (Korupsi, Kolupsi dan Nepotisme), lantaran semua hal baik di pemerintahan manapun jika masih ada unsur bagi-bagi jatah ini, maka jangan berharap kerja mereka sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan target-target nawa cita yang semula dipaparkan dan direncakanan jauh-jauh hari.
Sayang sekali politik di Indonesia memang politik yang penuh dengan fenomena bagi-bagi kekuasaan. Entah siapa yang menguasai pemerintahan pastilah terjebak oleh politik bagi-bagi kue tersebut. Silakan saja sepakat atau tidak, faktanya memang demikian.
Bagaimanapun juga, kondisi yang kadung sudah berat saat ini, disamping target proyeksi pendapatan ekonomi yang menurun drastis gegara covid-19, tentulah menjadi salah satu kendala yang sangat serius. Jangankan tergulung covid-19, sebelum badai pandemi saja negeri kita sudah empot-empotan. Dalam bidang pertanian saja kita masih mengandalkan import, apalagi produk-produk lain.
Dalam sektor jasa yang biasanya mendapatkan keuntungan yang tinggi, baik di sektor masyarakat yang jelas keluar masuk uangnya, kini harus terhenti karena pandemi. Padahal sektor kecil yang dikelola masyarakat juga menjadi salah satu penyokong kemajuan ekonomi nasional. Seperti apa yang disampaikan para pejabat di negeri ini di berbagai media.
Intinya, masa pandemi ini mungkin banyak hal akan terhenti, sektor-sektor akan terhambat, bahkan kebanyakan gulung tikar karena menurunnya daya beli masyarakat karena pendapatannya juga berkurang. Sedangkan semua sektor real masyarakat, atau sektor pemerintah yang skalanya lebih besar, semua tergantung pada kemampuan daya beli masyarakat. Jika masyarakat saja tidak berdaya, apa yang bisa diperbuat.
