Terang saja, karena hampir semua memiliki fasilitas ini, maka amat sedikit yang mau memanfaatkannya. Dengan alasan sudah memiliki sendiri dan jauh dari rumah. Logikanya, apa mungkin masyarakat miskin yang jauhnya lebih dari 100 meter mau datang ke fasilitas pemandian dan buang hajat tersebut? Tentu jawabannya mudah ditebak, mereka lebih baik menggunakan fasilitas milik sendiri yang tertutup dan nyaman daripada di fasilitas umum tersebut.
Selain keengganan masyarakat menggunakan fasilitas umum ini, adalah teramat penting memperbaiki fasilitas sanitasi keluarga daripada fasilitas umum yang membutuhkan dana ratusan juta rupiah. Dengan kata lain, untuk apa membangun fasilitas sanitasi yang mewah, tapi tidak ada (minim) yang menggunakan jika dibandingkan dengan fasilitas pribadi yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya dinikmati masyarakat kita.
Saya seringkali berkunjung ke daerah-daerah pelosok seperti di Lamtim dan Lamteng, ada di antara mereka yang jambannya masih cemplung, dan sumur yang belum disemen. Dari segi kesehatan tentu amat tidak layak lantaran air sumur bisa saja tercemari sisa buangan manusia tersebut. Belum lagi jika musim kering seperti sekarang, kebanyakan mereka menggunakan MCK rata-rata di sungai yang seringkali terlihat kotor. Mandi, mencuci dan membuang hajat di satu tempat. Dan itu sampai sekarang masih terjadi lantaran kondisi sumur yang mudah sekali kering jika masuk musim kemarau.
Semoga saja, kebijakan pembangunan sarana umum ini murni ingin memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat, jadi akan lebih baik diarahkan pada perbaikan sanitasi milik pribadi yang sampai saat ini belum sepenuhnya layak daripada membangun fasilitas umum tersebut yang tak dimanfaatkan orang di sekitarnya.
Salam
