Master Plan Jembatan Selat Sunda / antaranews.com
Tulisan ini berdasarkan rasa cemburu saya tatkala melihat jembatan Suramadu telah membentang dengan kokoh di selat Madura. Sebuah jembatan penghubung yang benar-benar memberikan banyak manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi dan lajunya bisnis investasi yang saat ini tengah digalakkan di Jawa Timur ini.
Dengan begitu pesatnya pembangunan Surabaya dan kemampuannya membangun jembatan yang cukup mewakili harapan masyarakat Surabaya dan Madura, karena Madura merupakan aset penting bagi Propinsi Jawa Timur. Baik dari segi pengembangan pariwisata yang terus tumbuh di sana. Tidak hanya karena pariwisatanya, akan tetapi karena memang Surabaya menjadi satu-satunya wilayah yang memiliki kemajuan yang pesat dan pengembangan bisnis yang juga sangat didukung oleh masyarakat serta para birokratnya.
Jika melihat Jembatan Suramadu, saya menjadi iri kenapa sampai saat ini Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan antara Sumatera dan Jawa ini sampai sekarang belum juga dibangun. Apakah karena memang saat ini kebutuhan sarana transportasi khususnya untuk infrastruktur jalan dianggap tidak begitu penting. Karena pemerintah lebih mementingkan pembangunan sarana transportasi udara yang dianggap lebih menguntungkan? Atau memang karena pemerintah khawatir tatkala jembatan penghubung Jawa - Sumatera ini dibangun dengan biaya yang tidak sedikit ternyata akan sia-sia akibat terjangan bencana letusan Gunung Krakatau yang telah membuat kehancuran di mana-mana?
Namun untung saja melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Pemerintah serius mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi untuk menciptakan konectivitas dan melancarkan logistik. Meskipun pembangunan JSS penuh kontroersi namun tetap saja harus tetap terwujud. Sebagaimana disampaikan Presiden SBY pada acara Silaturrahmi dengan Diaspora di Jerman (5/3). Sehingga harapannya JSS tetap dibangun dengan perkiraan dimulai tahun 2014Â dan 2020 akan selesai. Dengan biaya yang tidak sedikit mencapai 100 trilyun. Sumber
Sampai saat ini, kebutuhan JSS hakekatnya sangat mendesak, melihat kondisi ekonomi Lampung sedikit tertinggal dari wilayah lainnya disebabkan jalur transportasi yang tidak layak. Selain karena jalur transportasi tidak layak, faktor lainnya karena saat ini pemerintah lebih fokus membeli kapal-kapal feri dan pelabuhan penyeberangan karena dianggap moda transportasi ini lebih kecil biayanya. Meskipun sudah banyak korban akibat karamnya kapal-kapal di tengah Selat Sunda ini.
Jika melihat rencana biaya untuk membuat JSS ini sebesar 100 trilyun memang terlampau besar, sepertinya pemerintah pun harus garuk-garuk kepala. Dengan alasan darimana biaya sebanyak itu akan diperoleh? Mau mengeluarkan dana APBN pun sepertinya mustahil lantaran saat ini DKI Jakarta sebagai ibukota pun belum dapat menyelesaikan persoalannya. Apalagi ketidak mampuan ibukota membangun daerahnya jika tidak didukung dana dari pemerintah pusat. Oleh karena tingginya biaya pemerintah menggandeng perusahaan swasta. Tentu saja hutang Indonesia semakin membengkak.
Lagi-lagi persoalan cost yang berat untuk ditalangi lantaran tidak ada lagi jatah yang dapat menutupi kebutuhan pembangunan jembatan tersebut. Padahal jika dilihat betapa produktifnya wilayah Lampung jika JSS dibangun maka akan ada banyak aset daerah yang lebih bisa dikembangkan selain itu Lampung bisa menjadi kota yang maju dan menyaingi Jawa Barat karena letak yang sama-sama berdekatan. Bahkan Lampung lebih dekat dari Provinsi Jawa Barat yakni 191 dan 123 KM.. Apalagi selama ini pemerintah Provinsi Lampung sudah menyumbang pendapatan nasional sebesar 23,77%. Apalagi jika JSS dan Tol Sumatera juga dibangun tentu saja akan menyumbang lebih besar lagi.
Jika melihat fakta di atas, tentu saja pembangunan JSS dan tol Sumatera tidak dapat ditunda-tunda lagi jika biaya yang dibutuhkan sudah mencukupi. Seandainya biaya tidak mencukupi, maka kemungkinan besar pemerintah akan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak asing, tentu saja dengan konsekuensi pemerintah yang akan menanggung hutang atau keuntungan pihak asing karena JSS dan tol dikomersilkan. Seperti halnya tol Jakarta yang sampai saat ini pun biayanya masuknya tergolong tinggi.
Namun demikian, perjanjian demi perjanjian dengan asing seringkali merugikan Indonesia sebagai pemilik lahan. Tidak hanya pemerintah yang harus menanggung hutang, karena masyarakat yang akan melalui jalur tersebut pun harus membayar dengan ongkos yang tinggi.
Persoalan kebutuhan yang mendesak namun berbenturan dengan biaya yang harus dikeluarkan demi suksesnya pembangunan JSS ini.
