Posisi Presiden SBY selaku posisinya sebagai ketua umum PD, pun sama nasibnya dengan Prabowo yang justru ditelikung oleh kader-kadernya yang juga mendukung pilkada langsung dan mendukung terpilihnya Jokowi-JK.
Karena Walk-out, PD kehilangan moment dan simpati rakyat
Saya mengatakan simpati rakyat tentu saja rakyat yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung, dan tidak berlaku bagi rakyat yang mendukung pilkada melalui DPRD. Karena sampai saat ini saja dua kubu yang berbeda ini memiliki massa yang sama-sama memiliki keinginan antara pilkada langsung atau tak langsung.
Mungkin Partai Demokrat sedikit bisa aman karena bisa menghindari konflik pentingan di kalangan elit partai lain, toh meskipun saat ini saja keputusan PD tidak jelas antara mendukung pilkada langsung maupun tak langsung. Tak jelas sikap karena kepentingannya tidak diapresiasi ketua sidang.
Meskipun dari beberapa pembicaraan tatkala kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden SBY tetap mendukung apapun keinginan rakyat, karena kapasitasnya sebagai presiden. Seandainya kapasitasnya dikembalikan pada partai tentu keputusannya bisa saja berbeda.
Terlepas dari ambiguitas partai demokrat plus presiden SBY selaku petinggi partai ini, tentu saja menjadi pelajaran berharga, bahwa ternyata merangkap jabatan antara presiden dan ketum partai sedikit banyak menelikung kebijakan yang bersifat personal. Semua dikembalikan kepentingan yang berbeda. Di sisi partai, posisi partai demokrat masih mendukung Prabowo, dan KMP yang menghendaki pilkada tidak langsung, tapi sebagai seorang kepala negara, Presiden SBY berusaha tetap netral dan menangkap semua suara arus bawah yang berkembang tak tentu arah tergantung isu-isu panas dan kondisi-kondisi negatif terkait pilkada langsung. Tapi sekali lagi, sebuah resiko seorang kepala negara yang merangkap jabatan, tentu akan berada pada situasi yang cukup sulit. Apalagi menurut hasil keputusan sidang UU Pilkada tersebut tentu terjawab sudah, bahwa sepatutnya seorang kepala negara terlepas dari kepentingan partai. Sehingga apapun keputusannya adalah murni sikap kepala negara yang harus mengayomi kepentingan seluruh rakyatnya.
Lalu, bagaimana dengan hujatan yang dialamatkan kepada Presiden SBY? Hanya si penghujatlah yang bisa menjawab kenapa mereka melakukan itu.
Salam
