Parlemen Eropa meloloskan apa yang disebut "Undang-Undang Chip UE" dengan suara 587 (setuju) berbanding 10 (menentang) pada 11 Juli 2023, untuk mendorong pengembangan industri chip Eropa melalui undang-undang.
Berdasarkan resolusi Konferensi Eropa, UE diharuskan melipatgandakan produksi chipnya pada tahun 2030 dan mewajibkan UE untuk memproduksi 20% chip global.
Menurut apa yang disebut "EU Chip Act", UE akan menginvestasikan 43 miliar euro dalam investasi, termasuk 3,3 miliar euro untuk pengembangan teknologi chip. Sebagian besar anggota parlemen di negara-negara UE setuju bahwa UE akan memperluas produksi untuk menghilangkan ketergantungan eksternal.
Karena sebagian besar chip UE berasal dari luar UE, Parlemen Eropa maka mereka mengesahkan "UU Chip UE" , setelah AS mengesah "Chip Act (UU Chip)".
AS mengumumkan apa yang disebut "Undang-Undang Sains Chip" pada awal tahun 2022, sehingga memberikan dasar hukum bagi AS untuk mendorong pembendungan dan penekanan/pengepungan terhadap industri chip Tiongkok.
Kini tampaknya tindakan pembendungan dan penekanan/pengepungan AS terhadap Tiongkok juga mengingatkan Eropa. Eropa sudah khawatir bahwa strategi AS ini akan berdampak pada Eropa.
Untuk mencapai tujuan ini, Parlemen Eropa mengesahkan apa yang disebut "Undang-Undang Chip UE" untuk memperluas suara UE di bidang chip.
Tentu saja, UE juga khawatir dengan penindasan Amerika terhadap UE. Jika Eropa memperluas produksi chip, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang AS.
AS mulai membendung dan menekan/mengepung industri chip Tiongkok pada tahun 2018. Pada periode yang sama, AS mulai berdagang dengan Tiongkok dengan  mengambil tindakan terhadap Tiongkok di bidang tarif dalam upaya melemahkan daya saing produk Tiongkok.
Dilihat dari promosi perang dagang yang dilakukan pemerintahan Biden, konfrontasi dengan Tiongkok merupakan suatu "politically correct" atau hal yang "benar secara politis" bagi AS. Oleh karena itu, pemerintahan Biden sejauh ini belum membatalkan perang dagang.
Bahkan mendorong apa yang disebut "Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik" dalam upaya untuk semakin memisahkan diri dari Tiongkok dalam bidang perdagangan.
