AS telah melibatkan beberapa negara untuk menyalahgunakan sumber daya dan platform PBB untuk mencoreng dan menyerang Tiongkok dan melayani kepentingan politiknya sendiri. Ini dianggap beberapa pihak sangat tidak sopan dan patut dalam PBB.Â
Pada saat yang sama, Tiongkok telah menunjukkan bahwa beberapa negara Barat seperti AS, Inggris, dan Jerman sama sekali tidak dapat mewakili PBB, apalagi masyarakat internasional.
Memasuki bulan Mei 2021, Tiongkok kembali menjadi ketua bergilir Dewan Keamanan PBB.
Duta Besar Tiongkok Zhang Jun, sebagi Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, menyampaikan pidato pada konferensi pers tentang pengaturan kepemimpinan Tiongkok di masa depan.Â
Zhang Jun mengatakan bahwa Tiongkok akan terus mendukung perkembangan multilateralisme dan secara aktif mempromosikan penyelesaian isu-isu politik yang sedang panas.
Namun yang mengejutkan adalah pada 12 Mei 2021, waktu setempat, AS, Inggris Raya, Jerman, dan beberapa negara Barat mengabaikan peringatan Tiongkok untuk tidak menyalahgunakan sumber daya dan platform PBB untuk mengadakan apa yang disebut "Pertemuan Sampingan Situasi Xinjiang (Xinjiang Situation Side Meeting)". Juru bicara Kemenlu Tiongkok Hua Chunying sebelumnya telah menyatakan bahwa ini adalah penistaan terhadap PBB.
Pada hari yang sama, negara-negara Barat ini menunjukkan masalah terkait Xinjiang pada pertemuan tersebut. Meskipun diplomat Tiongkok Guo Jiakun telah menjelaskan pada pertemuan tersebut bahwa "Xinjiang selalu terbuka dan semua orang dipersilakan untuk mengunjungi Xinjiang", tetapi negara-negara Barat ini tampaknya kecanduan tentang "praduga pasti bersalah (presumption of guilt)". Masih berbicara dengan semaunya sendiri, berseru kepada Tiongkok, Â mereka meminta agar mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet Jaria bisa "akses tidak terbatas ke Tiongkok".
Negara-negara Barat ini berulang kali mengambil kesempatan itu dengan menyebutkan di Xinjiang telah terjadi  "wajib sterilisasi", "kamp konsentrasi", "pelecehan/penyiksaan", dan kebohongan lainnya. Mereka menempatkan diri mereka sebagai "komando moral yang tinggi" dan mengkritik masalah Xinjiang di Tiongkok.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan pada pertemuan tersebut bahwa AS akan terus bekerja dengan sekutu dan mitra untuk berdiri dan berbicara "sampai Tiongkok menghentikan 'kejahatan terhadap kemanusiaan' dan 'genosida' terhadap Uyghur dan minoritas lainnya di Xinjiang. 'Sampai Tiongkok menghormati hak asasi manusia (HAM) universal".