RCEP (The Regional Comprehensive Economic Partnership) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional adalah perjanjian perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Indonesia antara negara-negara ASEAN dan Asia-Pasifik seperti Australia, Brunei, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru , Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam.
"RCEP merupakan gagasan secara berani yang dicetuskan Indonesia untuk mempertahankan sentralitas Asean memasuki global value chain secara lebih dalam," kata Menteri Perdagangan Agus Supramanto dalam konferensi pers, di Jakarta Minggu (Merdeka.com 15/11/20).
Kesepakatan itu akan meningkatkan akses pasar dengan tarif dan kuota dihapuskan di lebih dari 65% barang yang diperdagangkan dan membuat bisnis dapat diprediksi dengan aturan asal umum dan regulasi yang transparan, setelah diberlakukan. Ini akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak di kawasan ini, termasuk membangun rantai pasokan dan layanan, dan untuk menciptakan lapangan kerja.
Perjanjian tersebut memiliki 20 Bab, 17 Lampiran dan 54 jadwal komitmen yang mencakup akses pasar, aturan dan disiplin ilmu, serta kerjasama ekonomi dan teknis.
Perundingan RCEP yang dimulai pada 2013 dipimpin oleh Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan RI, dan dukungan dari Sekretariat ASEAN.
Kesepakatan itu mengecualikan AS, yang menarik diri dari pakta perdagangan Asia-Pasifik pada 2017. Presiden Donald Trump menarik negaranya keluar dari Trans-Pacific Partnership (TPP) tak lama setelah menjabat.
RCEP tidak sekomprehensif dan tidak memotong tarif sedalam seperti TPP. Tetapi banyak analis berpikir bahwa ukuran RCEP membuatnya lebih signifikan. "Keanggotaannya mencakup kelompok negara yang lebih besar, terutama mencerminkan keanggotaan Tiongkok, yang secara signifikan meningkatkan total Produk Domestik Bruto (PDB) anggota RCEP," menurut Rajiv Biswas, kepala ekonom Asia Pasifik untuk firma analis IHS Markit.
Penandatanganan virtual oleh para menteri berlangsung setelah KTT RCEP ke-4 pada 15 November 2020 berakhir.
Setelah tujuh dan delapan tahun negosiasi yang sulit, dan akhirnya 15 negara Asia-Pasifik bergandengan tangan erat, RCEP akan selamanya mengubah pola ekonomi dan perdagangan dunia.
Meskipun Tiongkok telah memiliki sejumlah perjanjian perdagangan bilateral, ini adalah pertama kalinya Tiongkok menandatangani pakta perdagangan multilateral regional. Ini merupakan pencapaian besar diplomasi Tiongkok tahun ini.
RCEP merupakan Zona perdagangan bebas terbesar di dunia yang lahir dari sini. Menurut prengamat ini bukan hanya perubahan yang sangat signifikan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan, tetapi juga perubahan yang sangat besar dalam pola dunia.
Sekarang gambaran "Abad Asia" ini semakin jelas dan para pendukung utama "Abad Asia" adalah sepuluh negara ASEAN dan tiga negara Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan, yaitu mekanisme 10 + 3. Menurut banyak pengamat.
Jadi mekanisme 10 + 3 juga menjadi pendorong terbesar untuk mempromosikan RCEP, yaitu "kemitraan ekonomi komprehensif regional".
Jika investasi di RCEP bisa disetujui tahun ini sesuai rencana semula, maka akan menjadi zona perdagangan bebas terbesar di dunia dan akan menjadi kartu bisnis "Abad Asia".
Semua orang tahu bahwa proses RCEP tidak berjalan mulus. Pada November tahun lalu, India menyatakan tidak akan lagi berpartisipasi dalam negosiasi RCEP. Jepang menyatakan bahwa jika India tidak berpartisipasi, Jepang juga tidak akan berpartisipasi. Sekarang situasinya sudah berubah.
Belum lama ini, pada tanggal 15 November, sepuluh negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, bersama dengan Australia dan Selandia Baru, bersama-sama menandatangani perjanjian RCEP. Setelah badan legislatif negara anggota secara resmi menyetujui perjanjian RCEP, yang terbesar di dunia tanpa Amerika Serikat dan Eropa.
Pandemi Covid-19 seperti pandemi lain dalam sejarah manusia, dapat mengubah jalannya sejarah. Dari perspektif situasi umum, meski masih akan ada celah, halangan-halangan, dan bahkan gelombang badai, dunia sudah cendrung miring ke arah timur dan menuju Tiongkok dengan kecepatan yang lebih cepat. Demikian pandangan beberapa pengamat dan analis melihat kenyataan situasi terkini.
Pandemi kali ini merupakan "Perang Dunia" telah menjadi katalisator yang membuat kecendrungan negara-negara Asia Timur menjadi lebih percaya diri.
Selama terjadinya pandemi kali, harus dikatakan bahwa negara-negara Asia Timur umumnya berkinerja lebih baik dalam menanggapi pandemi daripada negara-negara Eropa dan Amerika. Bahkan dengan model sosialisnya yang unik, Tiongkok berhasil memimpin dunia melawan Pandemi Covid-19, dan ekonomi nasional tetap tumbuh dan bangkit. Seluruh kawasan Asia Pasifik masih menjadi perkembangan ekonomi dunia.
Sepuluh negara ASEAN juga telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok dalam proses ini. Selama perang melawan pandemi, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, dan ASEAN telah berusaha sekuat tenaga untuk saling membantu dan mengatasi kesulitan bersama.
Pakar Barat telah memperhatikan bahwa dalam perjanjian RCEP, tidak ada konten seperti subsidi pemerintah untuk perusahaan milik negara atau serikat pekerja independen dalam perjanjian Barat yang serupa, dan mereka percaya bahwa ini adalah pemahaman diam-diam tentang model Tiongkok.
RCEP adalah zona perdagangan bebas terbesar di dunia, yang secara kasar dapat disimpulkan menjadi 30%. Populasinya menyumbang sekitar 30% dari populasi dunia, PDBnya sekitar 30% dari dunia, dan volume perdagangan intra-regionalnya juga sekitar 30% dari volume perdagangan global.
Meskipun hanya ada 15 negara anggota RCEP, namun PDB Tiongkok menyumbang lebih dari setengahnya, yaitu sekitar 55%, PDB gabungan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan melebihi 80% dari keseluruhan RCEP.
Oleh karena itu, RCEP yang dipimpin oleh ASEAN, tetapi Tiongkok jelas merupakan negara yang paling penting, dan kerja sama antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan adalah kunci keberhasilan RCEP di masa depan.
Hubungan ekonomi trilateral mereka antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang telah sejahtera dan makmur, dan mereka telah terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan, dan mereka ingin menciptakan zona perdagangan bebas tiga negara.
Namun karena selama ini AS selalu menghalangi, maka sejak dari Maret lalu integrasi kesepakatan tiga negara ini selalu mengalami situasi bergelombang. Seiring dengan kekuatan nasional AS yang terus menurun Jepang dan Korsel tampak melihat adanya sedikit kebebasan dari kendali AS.
Pecahnya pandemi dan kekacauan dalam pemilu AS, Jepang, Korea Selatan dengan tegas mengambil kesempatan bersejarah bahwa tampaknya AS tidak punya waktu untuk memberi banyak perhatian kepada mereka, kesempatan ini secara tidak langsung telah menyebabkan merealisasikan kesepakatan perdagangan (FTA) "Tiongkok-Jepang-Korea Selatan".
Melalui "Perang Dunia" pandemi kali ini, anggota RCEP juga menjadi lebih sadar akan pentingnya penguatan kerja sama di kawasan Asia-Pasifik dalam memerangi pandemi. Mereka kurang lebih telah melihat dengan jelas kekuatan kebangkitan ekonomi Tiongkok, dan mereka juga telah melihat vitalitas model ekonomi pasar sosialis Tiongkok.
Tampaknya situasi belum berubah dalam satu abad, tidak hanya Tiongkok yang melihat peluang di dalamnya, tetapi banyak negara lain juga telah melihat peluang. Setiap negara telah menyelesaikan prestasi membangun zona perdagangan bebas terbesar di dunia.
PM Tiongkok Li Keqiang dengan sangat gembira mengatakan bahwa penanda tanganan RCEP adalah kemenangan bagi multilateralisme dan perdagangan bebas, yang telah memberi umat manusia seberkas cahaya dan harapan dalam kegelapan.
Sebuah "kemenangan", "kecemerlangan", dan "harapan" PM Â Li menggunakan tiga bobot kosakata secara berturut-turut. Dapat dilihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan menginspirasi delapan tahun negosiasi yang sulit. Naik turunnya perundingan zona perdagangan, mengalami berbagai hambatan yang ditimbulkan oleh AS, dan mengalami tahun 2020 yang mendebarkan. Pada akhirnya, 15 negara Asia Pasifik bergandengan tangan dengan erat.
Banyak pengamat dan peneliti beranggapan kesepakatan ini akan mengubah pola ekonomi dan perdagangan dunia selamanya.
"The New York Times" memberi komentar terhadap RCEP dengan mengatakan: "Ketika AS sedang sibuk menangani isu-isu seperti pemilihan umum, pandemi, dan resesi ekonomi, keberhasilan penanda tanganan RCEP menunjukkan bahwa dunia tidak akan menunggu AS lagi". (New York Times 15/11/20).
Jaringan Media Bebas Rusia berkomentar bahwa "Ini adalah tanggapan asimetris terhadap kebijakan proteksionis Tiongkok terhadap AS. Ini memberikan perdagangan bebas ke wilayah paling makmur ini, termasuk akses ke Tiongkok, pasar terbesar di dunia, siapa yang akan menolak?"Â
Artikel itu melanjutkan: "Tiongkok telah dengan lebih  mantap memperluas perdagangan dan investasi dengan negara-negara ASEAN selangkah demi selangkah. ASEAN kini telah mengganti Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar dari pada UE. Sedang AS dengan adanya pendekatan 'America First' telah membuat Washington kehilangan keunggulannya. AS saat ini tidak dapat memberikan kesempatan untuk melarikan diri dari krisis, dan Tiongkok menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan dirinya sebagai pemimpin de facto ekonomi dunia." kata artikel itu.
"Banyak negara-negara yang tidak mau lagi mengikuti AS yang sedang merosot." Demikian komentar para analis Rusia.
Apa signifikansi kekhususan dari RCEP? Pertama-tama, secara umum kondusif untuk mendorong pembangunan ekonomi setiap negara anggota dan peningkatan standar hidup masyarakat. Inti dari perjanjian ini adalah untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, menyatukan aturan ekonomi dan perdagangan domestik, serta mendorong integrasi ekonomi Asia-Pasifik.
Semua negara anggota telah berjanji untuk mengadopsi metode pengurangan pajak baik segera atau secara bertahap dalam 10 tahun.
Pada akhirnya, lebih dari 90% barang di kawasan ini akan diperdagangkan dengan tarif nol, sehingga komplementaritas atau saling melengkapi ekonomi antar negara anggota sekarang sangat kuat.
Terutama antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, serta antara Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru, penurunan tarif umumnya menguntungkan perusahaan dan konsumen.
Kawasan ini pada akhirnya akan menjadi pasar besar yang bersatu, sumber daya, komoditas, jasa, tenaga berbakat, modal/kapital, teknologi, dan elemen lainnya akan lebih nyaman mengalir di dalam kawasan, dan vitalitas ekonomi akan semakin kuat.
Dibandingkan dengan luar kawasan, akan lebih kompetitif, terutama karena industri manufaktur di kawasan ini menyumbang lebih dari separuh dunia, dan industri manufaktur Tiongkok sendiri menyumbang sepertiga dunia.
Pertama, untuk perusahaan dan konsumen Tiongkok, chips Korea Selatan, mobil Jepang, karet Malaysia, perdagangan ekspor ulang Singapura, pariwisata Thailand, buah-buahan Filipina, produk manufaktur kelas bawah Vietnam, dan bijih besi Australia ( Batu) dan batu bara, dll. Akan menjadi lebih murah.
Kementerian Perdagangan Agus Suparmanto membeberkan sederet keuntungan Indonesia dalam rangka RCEP. Salah satunya, meningkatkan sektor perdagangan hingga investasi di Indonesia. ... Selain itu, juga mencakup 7,4% dari perdagangan dunia dan 29,8% FDAs dunia. (Merdeka.Com 15/11/20)
Berdasarkan data ekspor Indonesia ke 14 negara RCEP selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif yakni 7,35%. Pada tahun 2019 total ekspor non migas ke kawasan RCEP mewakili 56,51% total ekspor Indonesia ke dunia atau USD 84,4 miliar. Sementara dari sudut impor RCEP mewakili 65,79% total impor Indonesia dari penduduk dunia yakni USD 102 miliar.
Presiden Jokowi mengatakan: RCEP Katalis Pemulihan Ekonomi Kawasan Bahkan Dunia, Mempercepat Pemulihan Ekonomi Imbas Pandemi. (Merdeka.Com 14/11/20)
Kedua, perang dagang AS-Tiongkok, Tiongkok akan semakin sulit untuk dilawan, dan kemampuan AS untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Tiongkok akan semakin melemah. Dengan RCEP, strategi ekonomi Tiongkok akan memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver untuk melawan AS.
RCEP adalah pasar dengan populasi 2,2 miliar, jauh lebih besar dari AS yang berpenduduk 330 juta, Pasar AS dapat tergantikan kecuali untuk beberapa produk yang tidak dapat disubstitusi.
Perusahaan AS juga mungkin lebih enggan untuk kembali ke AS karena itu akan menjadi pasar terpadu terbesar di dunia.
Seberapa besar pengaruh perang perdagangan AS-Tiongkok dan berbagai sanksi dalam situasi ini?
Faktanya, sudah dua tahun sejak pemerintahan Trump memulai perang dagang dengan Tiongkok, dan hasilnya menyedihkan.
Belum lama ini, mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick menulis artikel di "The Washington Post," mengatakan bahwa sejak Trump mulai menjabat dan mengumumkan bahwa dia akan mengakhiri defisit perdagangan AS dengan Tiongkok. Namun demikian, defisit perdagangan AS dengan Tiongkok pada tahun 2019 masih sebesar US$ 346 miliar, yang kira-kira sama dengan defisit pada tahun 2016. Artinya, bahkan sebelum merebaknya pandemi, defisit perdagangan AS dengan Tiongkok tidak berkurang. Pada Agustus tahun ini, defisit perdagangan AS dengan Tiongkok terus semakin meningkat.
Ekspor Tiongkok ke  AS telah meningkat sebesar 20%, dan sekarang dengan RCEP, AS akan semakin tidak mampu melancarkan perang dagang dengan Tiongkok.
Ketiga, diperkirakan kerjasama ekonomi dan perdagangan langsung antara Tiongkok dan Eropa juga akan diperkuat. Ada sembilan perundingan formal mengenai Tiongkok-EU Investment Agreement tahun ini, dan kemungkinan akan membuahkan hasil yang positif pada akhir tahun ini.
Tiongkok dan UE juga sedang mempertimbangkan proses peluncuran perjanjian perdagangan bebas antara kedua belah pihak sejak dini. Pengamat memperkirakan salah satunya adalah kemajuan pesat industri manufaktur Tiongkok sendiri. Kedua, di antara anggota RCEP, terdapat negara yang kuat dengan manufaktur high-end seperti Jepang, Jika EU tidak dapat segera memajukan negosiasi perdagangan bebas dengan Tiongkok, di masa mendatang produk EU akan kehilangan banyak pasar di negara-negara anggota RCEP.
Ke-empat, negosiasi kawasan perdagangan bebas Tiongkok-Jepang-Korsel juga dapat dipercepat. Faktanya, dengan agen inspeksi RCEP, dasar dari Kawasan Perdagangan Bebas Tiongok-Jepang-Korsel telah didirikan. Serangan dan hamnbatan dari AS tidak dapat berperan besar, apalagi kali ini Tiongkok dan Jepang mencapai kesepakatan konsesi tarif bilateral untuk pertama kalinya dalam kerangka RCEP. Ini adalah terobosan bersejarah.
Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan telah memutuskan untuk mempercepat negosiasi perdagangan dalam kerangka mereka sendiri Tiongkok-Jepang-Korsel, maka ini akan menjadi yang disebut "RCEP Plus" (RCEP +).
Perjanjian perdagangan bebas "RCEP +" ini berarti ketiga pihak tersebut akan menetapkan standar yang lebih tinggi dari RCEP. Kemudian untuk dicapai kesepakatan.
Kelima, Tiongkok mengandalkan sirkulasi internal sebagai badan utama, dan pola baru promosi timbal balik dari sirkulasi ganda internasional dan domestik sehingga akan lebih mudah terbentuk.
Tiongkok akan menggunakan permintaan besar yang diciptakan oleh sirkulasi internal ekonomi Tiongkok sendiri untuk menarik lebih banyak industri dari negara-negara anggota RCEP untuk terhubung dengan Tiongkok guna membentuk rantai industri dan industri yang lebih andal.
Seperti apa yang telah dikatakan Iman Pambagyo untuk negara-negara Asia Timur akan terjadi penyesuaian yang disebut dual circulation atau sirkulasi ganda yang dipimpin Tionkok, yang memandang bahwa ekspor dan konsumsi domestik menjadi sama pentingnya.
"Terakhir dunia bisnis menyesuaikan diri dengan realita baru, yakni menempatkan manusia dan lingkungan, transparansi, kedekatan, dan kolaborasi, menjadi memiliki porsi-porsi tersendiri dalam mencapai tujuan bisnis," pungkas Iman (koranindonesia.id 06/11/20)
Ke-enam, perekonomian di Taiwan akan menghadapi tantangan berat. Dalam kerangka RCEP ini, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan telah memutuskan untuk menurunkan tarif dan membuka pasar satu sama lain.
Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan adalah ekonomi terbesar di RCEP, yang mungkin berdampak negatif pada industri Taiwan, dan dampaknya relatif besar.
Jika Taiwan tetap berada di luar RCEP untuk waktu yang lama, pasar eksternal untuk industri manufaktur Taiwan akan menyusut, dan Taiwan mungkin mengalami pergeseran jalur produksi, penyusutan industri, pengangguran akan meningkat, gaji yang stagnan, atau bahkan penurunan atau kebangkrutan.
Sejak DPP (Democrative Progressive Party) berkuasa dari tahun 2016, mereka telah menolak untuk mengakui "Konsensus 1992" telah memperkenalkan apa yang disebut "kebijakan ke arah selatan" tetapi efeknya tidak baik. RCEP akan semakin memperparah "kebijakan ke selatan" ini.
(Konsensus 1992/Konsensus Satu Tiongkok adalah sebuah istilah yang merujuk pada hasil pertemuan tidak resmi antara perwakilan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dari Daratan Tiongkok dan Republik Tiongkok dari Tiaiwan. Istilah ini bermakna bahwa kedua Tiongkok mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok tetapi kedua belah pihak dibebaskan untuk menginterpretasikan definisi dari "satu Tiongkok" itu sendiri-sendiri. RRT mendefinisikan bahwa hanya ada satu kedaulatan Tiongkok dan RRT adalah satu-satunya perwakilan sah dari kedaulatan tersebut. Partai Guoimintang dari Republik Tiongkok juga mendefinisikan hal yang sama, dimana Republik Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan sah.)
Jika Tiongkok daratan mulai melakukan menghukum berat "pro-kemerdekaan Taiwan" dan ingin mempercepat promosi reunifikasi nasional, mereka juga akan menyesuaikan kebijakan ekonominya terhadap Taiwan, maka kekuatan "pro-kemerdekaan Taiwan" pasti akan mengalami kemerosotan yang lebih parah.
TPP (Trans Pacific Partnership Agreement)
Jadi melihat ke belakang, kali ini RCEP mengalami perubahan haluan. Tiongkok dapat dikatakan sangat ingin berterima kasih kepada Presiden Trump dari AS. Saat itu, Pada era Presiden Obama melakukan segala upaya untuk membangun TPP, yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik." Ini adalah perjanjian produksi dan perdagangan yang mengecualikan Tiongkok.
Lalu ada banyak konten yang melibatkan perusahaan milik negara, kekayaan intelektual, perlindungan lingkungan, kebebasan data, serikat pekerja independen, dll.
Jadi mereka mencoba untuk menempatkan AS di posisi teratas dalam pembagian kerja dalam rantai industri internasional, sementara Jepang berada di kelas menengah ke atas, dan produksi kelas menengah dan bawah diubah dari Tiongkok ke Vietnam di negara-negara Asia Tenggara, sementara Kanada, Australia, Selandia Baru, Chili, dan Peru Bertanggung jawab menyediakan bahan baku.
Kesepakatan TPP ditanda tangani pada Februari 2016, tetapi Trump mengumumkan menarik diri dari TPP pada hari pertama setelah dia menjabat di Gedung Putih. Dia yakin bahwa globalisasi ekonomi telah menyebabkan keroposnya industri Amerika, pengangguran, dan jurang yang sangat besar antara kaya dan miskin.
Seperti kita ketahui bersama, kebijakan Trump adalah kebalikan dari globalisasi dan reformasi asuransi kesehatan yang dipromosikan oleh Obama (Obama care). Dia menganjurkan agar AS memprioritaskan kembalinya lagi manufaktur ke AS daripada ke Asia Tenggara.
Jepang sangat kesal dengan AS membubarkan TPP. Maka Jepang terus mempromosikan pembangunan CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) atau "Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif" tanpa partisipasi AS dalam CPTPP.
Sekarang kesepakatan ini sudah berlaku, tapi dampaknya sejauh ini belum terlalu besar.
Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa setelah Biden mengambil alih kekuasaan, AS boleh bergabung dengan CPTPP, tetapi hal itu tampaknya tidak akan mudah, karena kecenderungan pemikiran anti-globalisasi ini sangat meluas di AS.
Biden mengatakan dia akan menunggu dulu untuk merundingkan kesepakatan perdagangan yang baru. Dia ingin memfokuskan energinya pada pandemi, pemulihan ekonomi, dan berinvestasi di bidang manufaktur dan teknologi AS. (New York Times 15/11/20).
Meskipun Tai mungkin lebih menyukai kerja sama yang lebih besar dengan sekutu, kepemimpinannya sebagai USTR belum tentu menandakan akan adanya perubahan sikap yang lebih keras terhadap Tiongkok selama era Trump. (CNBC 10/12/20)
Biden mengatakan dalam wawancara "New York Times" baru-baru ini bahwa dia tidak akan segera menghapus tarif kepada Tiongok dan sebaliknya akan mempertimbangkan berbagai taktik ketika mempertimbangkan cara terbaik untuk bersaing dengan Beijing.
"Saya tidak akan melakukan tindakan langsung, dan hal yang sama berlaku untuk tarif. Saya tidak akan mengurangi pilihan saya" kata Biden kepada kolumnis Thomas Friedman dalam sebuah wawancara awal bulan ini.
Presiden terpilih AS ini telah menolak untuk mengatakan apakah dia akan mendukung bergabung dengan perjanjian perdagangan tertentu. Salah satu tindakan pertama Presiden Donald Trump adalah menghapus AS dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama dengan 11 negara lain.
TPP mengecualikan Tiongkok dan merupakan landasan upaya Obama untuk memperkuat pengaruh AS di Asia. Tiongkok sejak itu telah menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dengan 14 negara lain, sebuah perjanjian perdagangan yang mengecualikan AS dan mencakup sekitar 30% ekonomi dunia.
Biden telah berjanji untuk menjelaskan lebih detail tentang perjanjian mana yang akan dia dukung setelah pelantikannya, tetapi telah berulang kali menekankan pentingnya bekerja dengan sekutu untuk menetapkan "aturan jalan" perdagangan global.
Saat ini tampaknya Tiongkok sangat percaya diri. Contohnya, mereka secara aktif mempertimbangkan untuk bergabung dengan CPTPP. Ini sama saja dengan menantang AS. Tunjukkan keberanian AS yang sebenarnya untuk merangkul globalisasi dan multilateralisme.
Langkah Obama untuk mempromosikan TPP di masa lalu juga memaksa negara-negara ASEAN untuk memulai merundingan RCEP pada tahun 2012-13, karena ASEAN menilai bahwa perjanjian perdagangan internasional yang mengecualikan Tiongkok tidak realistis.
Dalam hal ini Tiongkok tampaknya juga memiliki sikap yang sangat positif terhadap negosiasi RCEP ini, pada saat yang sama Tiongkok juga telah mengusulkan inisiatif "One Belt One Road" untuk mendirikan Asian Infrastructure Bank agar tarifnya nol pada banyak produk ASEAN.
Juga sedang diamati kemungkinan pendatang baru untuk pakta tersebut setelah diberlakukan. Pemerintah Hong Kong telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk bergabung dengan RCEP setelah perjanjian ditandatangani. Berdasarkan ketentuan pakta, itu hanya dapat dilakukan 18 bulan setelah kesepakatan berlaku.
"Karena Hong Kong telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, Tiongkok, Australia dan Selandia Baru, RCEP menawarkan akses pasar yang lebih besar untuk Jepang, Korea Selatan, dan mudah-mudahan suatu hari India," kata pengacara perdagangan yang berbasis di AS Edmund Sim, mitra dengan firma hukum investasi Appleton Luff. "Dengan Tiongkok mendapatkan beberapa akses ke Jepang dan Korea Selatan melalui RCEP, Hong Kong perlu segera membuat keputusan tentang (pakta) atau berisiko menjadi kurang relevan di Asia timur laut."
Tiongkok mempromosikan pembentukan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN dan sebagainya. Maka dengan landasan seperti itu, RCEP ini semakin besar kemungkinannya bagi AS untuk meninggalkan TPP dan memaksa Jepang untuk memperhatikan RCEP. Jepang bahkan pernah menyatakan akan mendominasi RCEP dengan India, namun pada akhirnya India mundur dari negosiasi RCEP karena lemahnya pondasi ekonomi domestik dan tekanan partai oposisi dalam negeri yang kuat.
Keuntungan RCEP Bagi ASEAN
Kita juga perlu memahami beberapa keuntungan yang mungkin ditimbulkan RCEP. Misalnya, dengan semakin meningkatnya tingkat liberalisasi perdagangan di ASEAN, pilihan investasi perusahaan menjadi lebih fleksibel. Rantai industri akhir dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan dapat mengalir ke negara-negara ASEAN di mana tenaga kerja lebih murah.
Terutama bagi Tiongkok mereka harus berupaya dengan tepat melindungi rantai industri kelas menengah dan melindungi kesejahteraan dan pekerja Tiongkok sendiri terutama di wilayah tengah dan barat negaranya.
Namun tampaknya Tiongkok masih memiliki banyak ruang untuk memperbaiki di bidang-bidang ini. Tingkat keterbukaan yang lebih tinggi pasti akan membawa persaingan yang lebih ketat. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Selain itu, bagi konsumen juga sama, bukan tarif saja yang diturunkan, dan barang pasti sangat murah. Padahal, tarif bisa saja diturunkan atau bahkan diturunkan menjadi nol ketika tarif dikeluarkan dalam kaitan impor, tetapi ada juga pajak pertambahan nilai impor dan pajak konsumsi.
Maka tidak salah jika pemerintah Indonesia perlu menggiatkan dan mendorong penuh terlaksananya reformasi omnibus law dalam negeri untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain terutama dalam ASEAN.
Hanya saja secara keseluruhan, wabah Covid-19 saat ini masih menyebar secara global, ekonomi dunia berada dalam resesi yang dalam, perdagangan dan investasi internasional umumnya menyusut, proteksionisme dan unilateralisme meningkat.
Dalam hal ini, RCEP sudah ditanda-tangani tidak hanya mencerminkan kemauan bersama negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk mempertahankan multilateralisme dan perdagangan bebas, tetapi juga menunjukkan bahwa lanskap politik dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa setelah pandemi. Dapat dikatakan bahwa perubahan ini merupakan tren utama yang dapat dilihat dengan jelas dari kesepakatan RCEP ini.
Sumber: Media TV dan Tulisan Dalam dan Luar Negeri
https://rcepsec.org/2020/11/26/asean-hits-historic-milestone-with-signing-of-rcep/
https://www.nytimes.com/2020/11/15/business/china-trade-rcep.html
https://www.merdeka.com/uang/mendag-agus-beberkan-keuntungan-perjanjian-rcep-bagi-indonesia.html
https://www.merdeka.com/uang/mendag-agus-beberkan-keuntungan-perjanjian-rcep-bagi-indonesia.html
https://www.ft.com/content/289409bc-16d5-11ea-9ee4-11f260415385
https://koranindonesia.id/kemendag-dunia-lakukan-penyesuaian-perdagangan-akibat-pandemi/
https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-to-name-katherine-tai-us-trade-representative.html
https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-to-name-katherine-tai-us-trade-representative.html
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
