Dalam hal ini Tiongkok tampaknya juga memiliki sikap yang sangat positif terhadap negosiasi RCEP ini, pada saat yang sama Tiongkok juga telah mengusulkan inisiatif "One Belt One Road" untuk mendirikan Asian Infrastructure Bank agar tarifnya nol pada banyak produk ASEAN.
Juga sedang diamati kemungkinan pendatang baru untuk pakta tersebut setelah diberlakukan. Pemerintah Hong Kong telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk bergabung dengan RCEP setelah perjanjian ditandatangani. Berdasarkan ketentuan pakta, itu hanya dapat dilakukan 18 bulan setelah kesepakatan berlaku.
"Karena Hong Kong telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, Tiongkok, Australia dan Selandia Baru, RCEP menawarkan akses pasar yang lebih besar untuk Jepang, Korea Selatan, dan mudah-mudahan suatu hari India," kata pengacara perdagangan yang berbasis di AS Edmund Sim, mitra dengan firma hukum investasi Appleton Luff. "Dengan Tiongkok mendapatkan beberapa akses ke Jepang dan Korea Selatan melalui RCEP, Hong Kong perlu segera membuat keputusan tentang (pakta) atau berisiko menjadi kurang relevan di Asia timur laut."
Tiongkok mempromosikan pembentukan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN dan sebagainya. Maka dengan landasan seperti itu, RCEP ini semakin besar kemungkinannya bagi AS untuk meninggalkan TPP dan memaksa Jepang untuk memperhatikan RCEP. Jepang bahkan pernah menyatakan akan mendominasi RCEP dengan India, namun pada akhirnya India mundur dari negosiasi RCEP karena lemahnya pondasi ekonomi domestik dan tekanan partai oposisi dalam negeri yang kuat.
Keuntungan RCEP Bagi ASEAN
Kita juga perlu memahami beberapa keuntungan yang mungkin ditimbulkan RCEP. Misalnya, dengan semakin meningkatnya tingkat liberalisasi perdagangan di ASEAN, pilihan investasi perusahaan menjadi lebih fleksibel. Rantai industri akhir dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan dapat mengalir ke negara-negara ASEAN di mana tenaga kerja lebih murah.
Terutama bagi Tiongkok mereka harus berupaya dengan tepat melindungi rantai industri kelas menengah dan melindungi kesejahteraan dan pekerja Tiongkok sendiri terutama di wilayah tengah dan barat negaranya.
Namun tampaknya Tiongkok masih memiliki banyak ruang untuk memperbaiki di bidang-bidang ini. Tingkat keterbukaan yang lebih tinggi pasti akan membawa persaingan yang lebih ketat. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Selain itu, bagi konsumen juga sama, bukan tarif saja yang diturunkan, dan barang pasti sangat murah. Padahal, tarif bisa saja diturunkan atau bahkan diturunkan menjadi nol ketika tarif dikeluarkan dalam kaitan impor, tetapi ada juga pajak pertambahan nilai impor dan pajak konsumsi.
Maka tidak salah jika pemerintah Indonesia perlu menggiatkan dan mendorong penuh terlaksananya reformasi omnibus law dalam negeri untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain terutama dalam ASEAN.
Hanya saja secara keseluruhan, wabah Covid-19 saat ini masih menyebar secara global, ekonomi dunia berada dalam resesi yang dalam, perdagangan dan investasi internasional umumnya menyusut, proteksionisme dan unilateralisme meningkat.
