Sanksi ini menurut pengamat bertujuan untuk memecah belah persatuan di dalam negeri Tiongkok antara warga biasa dan warga yang menjadi PKT.
PKT didirikan pada 1921 dan telah mendominasi politik Tiongkok sejak mengalahkan Kuomintang dalam Perang Sipil pada 1949. Setelah 1949, PKT telah mengalami banyak perubahan, beberapa didominasi oleh kenyataan, dan beberapa didorong oleh pertimbangan sempit untuk merebut kekuasaan.
Dalam beberapa dekade terakhir, PKT tampaknya telah menjadi benteng para teknokrat, mereka mempromosikan kebijakan industri untuk menekankan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan hubungan yang erat dengan komunitas bisnis, dan pada saat yang sama, mereka menghukum mereka yang tidak mematuhi kekuasaan.
Namun akan menjadi kesulitan bagi AS untuk melacak 92 juta anggota PKT, dan kleuaarga mereka, dengan asumsi jika AS memutuskan untuk memberlakukan larangan perjalanan pada orang-orang ini, tidak jelas apakah dapat dilakukan dengan lebih baik dalam hal ini. Para ahli memperingatkan bahwa rancangan larangan tersebut hampir tidak mungkin diterapkan dalam skala besar.
Meski begitu, AS masih dapat membangun mekanisme baru untuk memungkinkan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk melacak keanggotaan partai lebih dekat. Beberapa warga Tiongkok yang telah ke AS baru-baru ini mengatakan bahwa mereka tidak ingat ditanyai tentang latar belakang partai politik, meskipun beberapa formulir aplikasi visa Departemen Luar Negeri secara langsung menanyakan pertanyaan ini.
Setiap peraturan baru mungkin lebih mudah diterapkan pada pemimpin politik Tiongkok yang lebih terkenal dan keluarga mereka. Jika presiden AS menandatangani larangan ini, mungkin akan lebih sulit bagi anak-anak dari pemimpin Tiongkok untuk memasuki AS. Sebagai contoh, putri Xi Jinping, Xi Mingze belajar di Harvard dengan nama samaran beberapa tahun yang lalu.
Namun, jika diberlakukan dengan ketat, larangan visa ini dapat membawa kesulitan bagi kehidupan banyak orang lain. Sarjana dan pengusaha yang sering datang ke AS mungkin harus mengungkapkan keanggotaan partai mereka, jika tidak mereka dapat melanggar undang-undang yang menghukum aplikasi visa palsu.
Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiobngkok, menyebut kemungkinan langkah ini oleh pemerintahan Trump "sangat menyedihkan."
"Sebagai negara paling kuat di dunia, selain dari ancaman dan sanksi, kesan seperti apa yang ingin ditinggalkan AS pada dunia? Saya harap AS akan berhenti melakukan hal-hal yang melanggar norma dasar hubungan internasional."
AS hanya mengancam untuk mencegah banyak orang datang ke AS dan mempromosikan relokasi konferensi bisnis dan acara-acara lain yang melibatkan orang Amerika dan Tiongkok ke negara-negara lain, seperti Kanada.
Di luar Gedung Putih adalah Steve Bannon, Dia pada pilpres terakhir dulu adalah tokoh penting di belakang Trump yang mengalahkan capres Hillary Clinton.
