Hubungan perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN semakin dekat. Volume perdagangan antara kedua belah pihak telah meningkat dari US$ 54,8 miliar pada 2002 menjadi US$ 641,5 miliar pada 2019, meningkat hampir 11 kali dalam 17 tahun.
Maka ketika AS mengatakan bahwa Tiongkok menghambat perkembangan negara-negara ASEAN, itu tidak lain adalah tudah tidak berdasar dan omong kosong, di sisi lain, AS membawa bencana dan kemiskinan ke mana pun mereka pergi, ini bisa kita lihat di Afghanistan, dan juga Irak. Demikian menurut pernyataan Tiongkok.
Peningkatan Provokasi AS di Laut Tiongkok Selatan
Kini AS kembali lagi meributkan masalah LTS, banyak pengamat yang berpandangan bahwa ini tidak diragukan lagi merupakan upaya AS untuk membingungkan audiensi internasional dan militerisasi LTS untuk mengganggu ketertiban di kawasan LTS dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan darinya.
Pada 13 Juli lalu, Menlu AS Pompeo mengeluarkan pernyataan tentang apa yang disebut posisi A.S. tentang hak maritim di LTS, dengan berdebat tentang kedaulatan Tiongkok di LTS, dan menyatakan menolak "kerajaan laut" Tiongkok. Kata-kata yang kuat dan menonjol dari posisinya menyebabkan menggemparkan opini publik dunia. Selanjutnya, gugs tempur "kapal induk ganda" AS menunjukkan otot-ototnya di LTS.
Selain itu, pesawat pengintai AS telah berulang kali mendekati dan melakukan pengintaian di pantai Tiongkok, yang telah membuat situasi di LTS tidak damai dan menjadi lebih tegang baru-baru ini. Mereka secara intensif melakukan pengintaian di Tiongkok, kekuatan yang dipamerkan, membuat ketegangan yang berlebihan, dan menghasut konfrontasi. Ini sudah menjadi kebiasaan 'rutin' AS di LTS.
Dalam periode yang luar biasa ketika tatanan politik dan ekonomi global menghadapi pembentukan kembali akibat pandemi Covid-19, AS sengaja telah mengadopsi serangkaian langkah untuk menekan Tiongkok selain perang dagang, perang media, dan perang teknologi, dan yang terkini penutupan konsulat Tiongkok di Houston AS secara unilateral, yang menyebabkan tindakan balasan dari Tiongkok dengan penutupan konsulat AS di kota Chengdu, Tiongkok.
Serangkaian tindakan AS ini hanya untuk menciptakan ketegangan yang oleh para pengamat dan analis AS maupun dunia luar sebagai  manuver Trump dan pengikutnya dalam kampanye untuk pemilihan presiden akhir tahun ini.
Oleh karena itu, kebijakan LTS AS telah mengalami pergeseran dari "netralitas" ke "intervensi." Selama pemerintahan Bush, telah terjadi insiden tabrakan pesawat Tiongkok-AS di LTS. Pada saat itu, AS menggunakan alasan kontra-terorisme untuk memperluas kehadiran militernya di Asia Tenggara dan LTS.
Ketika pemerintahan Obama dengan kebijakan "kembali" ke Asia Tenggara pada tahun 2009, hal itu ditandai dengan pidato Menteri Luar Negeri saat itu Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan Gates tentang masalah LTS. Kebijakan LTS AS telah berubah dari "intervensi" menjadi "intervensi mendalam."
Pada periode terakhir pemerintahan Obama, AS tidak hanya mempertahankan kehadiran militernya secara skala besar di LTS, tetapi juga berdiri di garis depan dengan "kebebasan operasi navigasi/ FONOPS" dan serangkaian aksi militer tentatif.
