Akhir-akhir ini berita AS menarik diri dari kelompok-kelompok organisasi dan kesepakatan internasional sering terdengar.
Bulan lalu AS mengumumkan menarik diri dari perjanjian nuklir Iran, sebelum gelombang ini mereda, kini mengumumkan penarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council).
Mengapa AS "mengayunkan tongkat besar" melawan Dewan HAM PBB ini dan tidak mau berpartisipasi?
Pada 19 Juni, waktu setempat, Menlu AS Mike Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengadakan konferensi pers yang mengumumkan bahwa AS akan mengundurkan diri dari Dewan HAM PBB.
Zbigniew Brzezinki, seorang ahli strategi AS terkenal menuliskan dalam "The Grand Chessboard" yang membandingkan politik internasional seperti "papan catur strategi besar (grand chessboard of strategy)" Â dengan mengatakan setiap terjadi bagian yang hilang membutuhkan strategi lain, dan akan mempengaruhi situasi global saat itu.
Sejak Presiden Trump menjabat dan memberlakukan kebijakan "America First", telah menarik diri dari TPP, Perjanjian Paris, UNESCO, "Global Compact for Migration," Perjanjian nuklir Iran, organisasi serta kesepakatan internasional lainnya.
Apa alasan AS menarik diri dari kesepakatan dan organisasi internasioanl ini dan mengambil kembali "langkah-langkahnya"? Tidakkah langkah-langkah ini akan menyebabkan mimpi-mimpi AS akan menjadi ilusi belaka? Marilah kita lihat dari perkembang langkah-langkah AS akhir-akhir ini.
Menlu AS, Mike Pompeo mengatakan: Dewan (HAM PBB) terus saja dan mendokumenatasi melawan Israel. Sejak pembentukan dewan ini mereka telah mengadopsi lebih banyak resolusi yang mengutuk Israel daripada melawan bagian dunia lainnya.
Dewan HAM PBB dibentuk pada Maret 2006 oleh Majelis Umum PBB sebagai lembaga antar pemerintah dalam sistem PBB. Yang terdiri dari 47 negara anggota dan bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.
Baru-baru ini, organisasi ini mulai melakukan proses pemungutan suara internal untuk penyelidikan pembantaian yang terjadi di kawasan Jalur Gaza, dimana Israel telah menggunakan kekuatan yang berlebihan.
AS dan Australia adalah satu-satunya dua negara yang menentang ini. Setelah itu, Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa Aviva Raz Shechter mengatakan bahwa perilaku dewan adalah "menyebarkan kebohongan terhadap Israel."
