AS awalnya ingin melaksanakan patroli bersama dengan Filipina, dan itu bisa dibenarkan (secara hukum internasioanl) karena Filipina adalah negara pesisir, dan negara di Laut Tiongkok Selatan. Jadi melakukan patroli bersama dengan Filipina menunjukkan bahwa patroli mencerminkan mendapat dukungan dari negara-negara di kawasan ini.
Tapi kini Filipina mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan ini, dan ini berarti memecahkan link ini. Dengan hancurnya link ini membuat posisi AS menjadi serba salah dalam segi hukum. Yang berarti AS melakukan patroli di ekstra regional di Laut Tiongkok Selatan, itu berarti suatu hari di masa depan, negara-negara lain dengan suatu kepentingan termasuk Tiongkok dan Rusia, dapat jalan-jalan (operasi) melalui Laut Jepang, atau negara-negara lain bisa berjalan-jalan (operasi) di Teluk Meksiko. Jadi Filipina sebenarnya telah mulai kembali ke rasionalitas, ini sesuatu yang sangat di khawatirkan AS.
Richard Javad Heydarian, seorang Profesor Ilmu Politik dari Univerisitas De La Salle, Filipina menyatakan, AS berharap untuk menciptakan tekanan diplomatik yang cukup bisa memaksa Tiongkok untuk mematuhi atur-aturan ini. Tapi dalam hal ini Duterte mempunyai pandangan lain. AS sebenarnya tidak pernah menarik benang merah untuk isu Laut Tiongkok Selatan. Jika AS tidak bersedia melakukannya, mengapa sebuah negara kecil harus mengambil resiko menimbulkan konflik dan kehilangan peluang investasi besar-besaran untuk berdiri melawan Tiongkok?
Retorika yang diajukan oleh Heydarian ini telah menyatakan pemikiran pemerintah baru Filipina.
Dalam pidatonya Duterte mengatakan: Dalam hal pakta Filipina-AS yang dilakukan tahun 1950an, disitu dikatakan serangan terhadap Filipina berarti serangan terhadap AS. Namun dalam konstitusi AS, dikatakan, sebelum presiden dapat menyatakan perang ketika tidak ada orang di pertahanan sekutunya, hal itu harus bekerja dengan Kongres untuk berjanji untuk pergi berperang. Disitulah masalahnya. Jadi jika Kongres tidak memberi otoritas, apa yang akan terjadi pada kita (Filipina)?
Filipina menolak untuk berpihak di Laut Tiongkok Selatan, setelah Duterte menyatakan negara menolak untuk mengambil bagian dalam patroli di Laut Tiongkok Selatan. “Fox news” Amerika juga mengatakan Duterte juga mempertimbangkan untuk membeli sejumlah alutsita dari Rusia dan Tiongkok.
Hal ini jelas menunjukkan pemerintah Filipina baru sengaja untuk memperbaiki hubungan tegang baru-baru ini dengan Tiongkok, dan mulai menempuh jalan yang seimbang dalam menangani isu Laut Tiongkok Selatan.
Para analis percaya bahwa berdasarkan petimbangan praktis, Duterte sangat tidak mungkin untuk memesan alutsita dari Tiongkok dan Rsuaia, tapi sikap ini tidak diragukan lagi merupakan preview dari penyesuaian komprehensif Filipina atas kebijakan luar negerinya.
Seperti diketahui, alainsi AS-Filipina awalnya terajut dan dibentuk dari “perkawinan” dari self-interest (aliansi) masing-masing dari mereka yang memiliki rencana mereka sendiri-sendiri, dan dibawa mereka bersama-sama.
Kemudian rencana apa yang dimiliki Filipina? Ketika mereka membentuk aliansi dengan AS, mereka ingin AS memastikan integritas teritorial dan keamanan nasional Filipina. Itu yang telah menjadi rencana Filipina.
