Metode 1: Meracik Topik Gesekan.
Pertama kali topik LTS muncul adalah pada bulan Juli 2010, di Forum ASEAN yang diadakan di Hanoi, Vietnam. Selama dalam forum, Hillary Clinton, yang baru saja menjadi menlu berani mengatakan AS prihatin tentang isu-isu LTS, dan berbicara panjang lebar tentang hubungan antara LTS dan kepentingan nasional AS, dengan menekankan pentingnya dan ugensi menjaga kebebasan navigasi di LTS.
Ini adalah awal dari strategi AS untuk menyeimbangkan kembali Asia-Pasifik.
Topik gesekan ini bisa dibahas dalam tiga topik:
Pertama, kebebasan navigasi. Seperti yang diketahui AS terus mengarang masalah ini, dengan mengatakan mereka berharap, atau mereka khawatir bahwa kapal mereka dalam bahaya tidak dapat kemudahan untuk mengakses navigasi. Tapi dalam kenyataannya, ada 100.000 kapal yang mengarungi LTS setiap tahun, mereka belum pernah terhalang dengan cara apapun. Itu adalah topik pertama.
Topik kedua, Sengketa Tiongkok dan Filipina untuk Pulau Huangyan pada tahun 2012, benar-benar sesuatu yang kedua belah pihak bisa meredakan, dan pada tahun 2013 mereka sudah mulai mengadakan negosiasi. Namun AS percaya bahwa itu harus memperkuat konsep perang geseka atau friksi, dan mereka berpikir bahwa Pulau Huangyan akan menyebabkan perang, sehingga menyebabkan masalah Pulau Huangyan tercipta suatu masalah yang baru, dan fokus terus berkelanjutan untuk ke seluruh dunia.
Selanjutnya langkah ke tiga, adalah untuk memperburuk dengan mengangkat masalah “ekologi” di LTS. Dengan dipercaya bahwa pembangunan dan reklamasi Tiongkok mengganggu ekosistem LTS, dan bahkan lebih jauh lagi mempengaruhi perubahan iklim, dan hal-hal lain, seperti kegiatan pembangunan negara lain.
Semua di proses secara bertahap. Pertama, dengan membuat topik-topik hangat, dan kemudian membuat krisis, dan seluruh dunia harus peduli tentang masalah ini dan isu ini. Jadi bertahap selama enam tahun, AS telah mengubah LTS menjadi sautu “tempat sampah yang buruk di mata seluruh dunia.”
Perang Umum LTS bagi AS untuk Opini Publik Metode 2 :
Mengkordinasikan antara Pemerintah, Militer, dan Media.
Untuk mengkordinasikan propaganda luar, departemen pemerintah AS melakukan kordinasi yang erat antara ranah resmi, akademis, dan media. Setiap saura disinkronkan, dan pejabat anonim seringkali seolah-olah “membocorkan” informasi.
