Upaya Hegemoni Global AS dengan Konsep Pangkalan Militer “Lily Pads” (1)

Terlepas dari kenyataan bahwa Soekarno tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia, tetapi kontribusi besarnya untuk Perdamaian Dunia serta pemberdayaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif masih menjadi inspirasi bagi para pemangku kepentingan politik luar negeri di Indonesia dalam merespon kemungkinan hadirnya militer AS dan sekutunya di kawasan Asia, terutama  di Asia Tenggara. (dikutip dari: Mengenang Presiden Soekarno dalam melawan pangkalam militer asing di Asia, sebuah inspirasi terhadap skema kerjasma militer AS di ASEAN. Oleh Hendrajit : Direktur Eksekutif Global future Institute).

Kendala Anggaran dan Dana AS Mengubah Tata-letak Pangkalan Militernya

Pada kahir-akhir ini, tata-letak pangkalan militer AS di luar negeri diam-diam berubah. Beberapa pangkalan di Eropa telah ditutup, tapi menambah beberapa pangkalan di kawasan Asia-Pasifik. Tapi bagaimana AS mengatur posisi pangkalan militernya di Asia Pasifik?

Pada 15 April 2106, Latihan bersama Balikatan yang ke-32 antara militer AS dan Filipina berakhir. Tahun ini Latma ini selain bertema merebut kembali pulau yang diduduki lawan, pada akhir laithan juga menghasilkan kesepakatan Peningkatan Kerjasama Pertahanan “Enhanced Defense Cooperation Agreement/EDCA” (Perjanjian Kerjasama Peningkatan Pertahanan) yang akan ditingkat menjadi konstitusional.

Roland Shimbulan, Professor dari Departemen Ilmu Sosial di Universitas Flipina, di Manila mengatakan, untuk EDCA itu memungkinkan atas permintaan mereka, yang pada kenyataannya dengan izin dari pemerintah dan angkatan bersenjata Filipina, untuk menggunakan semua kamp militer di seluruh Filipina. Ini tampaknya akan memberi akses ke pasukan AS.

“EDCA” antara AS-Filipina ditanda-tangani pada 28 April 2014 untuk jangka waktu sepuluh tahun. Berdasakan perjanjian ini pemerintah Filipina  dengan aktif mengusulkan membuka delapan pangkalan militer kepada militer AS, untuk menyimpan senjata, amunisi dan peralatan lainnya.

demo-anti-edca-578322a8b99373fc051a2d44.png

Bagi AS, yang sedang mengejar untuk mempercepat strategi untuk “keseimbangan kembali Asia-Pasifik” ini sangat persis dengan yang dinginkan AS. Namun beberapa politisi dan masyarakat Filipina percaya bahwa ini melanggar konstitusi Filipina. Tapi pada 12 Januari 2016, kesepakatan ini dinyatakan konstitusional, dan membuka jalan bagi perjanjian ini untuk sepenuhnya dilaksanakan.                                

Menhan AS Ashton Carter mengatakan bahwa kerjasama pertahanan nasional AS-Filipina diarahkan untuk Laut Tiongkok Selatan.

Menurut perjanjian tersebut, pada 21 Maret 2016, Filipina sepakat untuk membuka lima dari pangkalan militer mereka untuk digunakan militer AS, yang memungkinkan militer AS untuk merotasikan kapal perang dan pesawatnya untuk dimarkaskan di Filipina untuk melakukan bantuan kemanusiaan dan operasi keamanan maritim.

Lima pangkalan militer ini adalah Anonio Bautista di Palawan, sebelah barat Filipina; Pangkalan Udara Basa di utara ibukota Manila; Fort Magsaysay di kota Palayan di tengah Luzon; Pangkalan udara Lumbia di selatan Pulau Mindanao; dan Pangkalan Udara Mactan-Banito Ebuen terletak di tengah kota Cebu.

pangkal-militer-filipina-578322e65a7b6190061896f3.png

Tapi yang dianggap paling penting dari lima pangkalan ini, Pangkalan Udara Antonio Bastita yang terletak di pulau Palawan, yang dekat dengan Kepulauan Nansha (Spratly). Meskipun skala pangkalan udara ini tidak sebesar seperti Pangkalan Udara Clark, tapi akan merupakan satu-satunya pangkalan udara besar-besaran, setelah mengalami renovasi akan bisa didarati pesawat besar, dan akan memiliki makna strategis yang sangat jelas.