Jika kita melihat ke masa lalu, posisi Prancis terhadap pemerintahan al-Assad tidak selalu tetap sama.
Pada 19 Nopember, dalam sebuah artikel di“Washington Post”yang berjudul “Why France is so Deeply Entangled in Syria,”(Mengapa Prancis Sangat Terjerat/Terlibat di Syria) mengingatkan kita : Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, ketika mantan Presiden Prancis Jacques Chirac seorang gaullisme (tulen) berkuasa, Prancis dan Syria hubungannya sangat dekat.”
Pada tahun 2000, ketika Basahar al-Assad menjabat presiden, dunia politik Prancis bahkan menyambut “zaman baru politik Syria”, dan ketika Nicloas Sarkozy mengganti Chirac, awalnya juga menyatakan sikap yang sangat ramah terhadap al-Assad.
Tapi pada Agustus 2011, sikap ini berubah secara signifikan. Ketika Sarkozy menjabat presiden, ia mengubah beberapa kebijakan Timteng Prancis. Seperti diketahui Gaullisme sangat terkenal, gaullisme sebenarnya menyerukan“diplomatik independen” untuk “Prancis Jaya”(Great France) untuk kebijakan Timteng-nya. Charles de Gaulle mengambil sikap hubungannya relatif netral dengan negara-negara Arab, cendrung tidak memihak pada salah satu sisi.
Dan pada kenyataannya, dia benar-benar lebih disukai dunia Arab. Banyak Presiden Prancis sepanjang sejarah setia melaksanakan kebijakan ini sampai Jacques Chirac. Tapi setelah Nicolas Sarkozy, ia mengubah kebijakan yang pro-AS, Sarkozy mengatakan “Saya pro-Amerika, Saya akan memimpin Prancis kembali ke dunia Barat.”jadi Prancis sejak itu mengubah kebijakan untuk Timteng. Setelah Francois Hollande menjabat, kebijakan ini pada dasarnya tidak berubah dan tetap dijalankan.
Kedua presiden Prancis ini melihat menjatuhkan kediktatoran sebagai misi diplomatik mereka. Intervensi Prancis di luar negeri tidak pernah separah seperti pada Sarkozy hingga Hollande sampai sekarang. Jadi untuk masalah Syria, Prancis tetap melakukan cara yang sama. Bahkan pemerintahan Barack Obama tidak melakukan separah seperti yang dilakukan Prancis untuk isu tersebut.
Pada 2012, Prancis menjadi yang pertama mengakui oposisi Syria adalah satu-satunya wakil rakyat Syria, yang mengarah untuk mematahkan pemerintahan Bashar al-Assad. Pada tahun yang sama kedua negara memutuskan hubungan diplomatik.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, Prancis sering menyebut al-Assad sebagai “jagal” dan “diktator.” Ini terjadi hanya tiga tahun lalu pada tanggal 13 Nopember, Prancis menjadi negara Barat pertama yang mengakui oposisi Syria, ini mungkin kebetulan. Tapi ini tidak menandakan semacam sikap Prancis yang akan kembali lagi kepada pemerintah Syria.
Setelah serangan teroris Paris, Prancis dengan tiba-tiba menyadari bahwa teroris adalah sasaran utama Prancis sekarang. Barat secara keseluruhan melihat pemerintah al-Assad masih dalam cahaya yang relatif bersahabat. Kita semua tahu bahwa isu “ISIS” cecara langsung terkait dengan arah politik di Syria.
Untuk Prancis, yang telah bersumpah untuk membasmi“ISIS” tampaknya sikap yang diperlukan terhadap pemerintah al-Assad adalah rintangan yang tidak dapat dihindari dalam perang ini. Bagaimana Prancis akan memilih, sudah tidak diragukan lagi menjadi pertanyaan yang paling menegangkan dalam gejolak di Sryia,
Jenis perubahan mendasar apa yang akan diambil Prancis di Sryia? Banyak analis dan pengamat memperkirakan tidak akan berubah. Prancis akan terus menuntut al-Assad mundur. Mereka anggap keduanya adalah iblis. Kini “ISIS” telah menyerang dan menantang, jelas harus diserang balik. Itu kebijakan tetap. Tapi untuk jangka panjang al-assad harus mundur.
