Selama pertemuan pejabat senior, semua pihak bernegosiasi perilaku dari tahap awal, atas dasar setiap pihak mencapai konsensus tentang kerja terkait, kemudian bergeser ke tahap negosiasi untuk isu-isu penting dan rumit, termasuk mengorganisir faktor umum dalam kerangka kode etik, dan ke-efektifan untuk mengelola situati maritim sebelum kode etik akhir tercapai : untuk mencegah kejadian yang tak terduga, semua pihak diminta bertukar pendapat mengenai “langkah-langkah pencegahan resiko untuk mengelola maritim.”
Dalam ‘DOC” disebutkan kapan waktu yang tepat untuk menandatangani “COC”, sehingga “COC” sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari “DOC”.
Beberapa media ada melaporkan saat ini ada negara-negara tertentu yang mendesak Tiongkok untuk menerapkan kode tersebut secepat mungkin, dalam upaya menghindari “DOC”. Tapi pengamat Tiongkok melihat itu seolah usulan beberapa negara bahwa merumuskan “COC” seakan untuk memperkuat “DOC”, akan tetapi kenyataannya, itu adalah varisi dari kegigihan dari “DOC”.
Pengamat Tiongkok melihat bahwa mereka itu ingin merumuskan kode etik yang ada untuk kepentingan terbaik mereka, dan akan membatasi Tiongkok. Sedang mereka tidak akan menghormati kode etik ini. Jadi Tiongkok menghendaki untuk masalah utama di Laut Tiongkok Selatan harus diperlakukan sama, jangan sampai terjadi Tiongkok tidak boleh melakukan, tetapi negara lain boleh.
Dalam sistem internasional yang dipimpin AS, dalam melihat masalah negara-negara yang mengklaim di Laut Tiongkok Selatan, seolah yang dilakukan mereka itu wajar, menurut hukum dan sudah alami, serta menganggap tidak melanggar “DOC”, tapi bagi Tiongkok itu tidak bisa diterima. Tiongkok menganggap itu melangar “DOC”, jika dipaksakan merumuskan kode semacam ini, maka kode ini tidak akan memiliki efek positif, dan Tiongkok tidak bisa menerimanya.
Menurut pengamat Tiongkok, “DOC” dan “COC” memiliki koneksasi alami yang tidak dapat dirusak dan dipisahkan. Kode semacam ini yang sebenarnya bisa menjagga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, pada kenyataan, persyaratan pertama harus menerapkan “DOC” dengan cara lebih prakatis.
Aspek lain dari diadakannya pertemuan tersebut dilatar belakangi masalah Laut Tiongkok Selatan, terus meningkat sebagai akibat dari Filipina yang mengajukan masalah ke arbitrase, dan AS sering melakukan pengintaian jarak dekat di pulau dan beting di Laut Tiongkok Selatan yang dianggap wilayah Tiongkok. Jadi Tiongkok merasa ini suatu responsif dan sikap aktif untuk mencari solusi atas sengketa Laut Tiongkok Selatan.
Pengamat melihat “DOC” menghadapi beberapa tantangan, termasuk pertemuan pejabat senior di regional yang diadakan tersebut. Tapi seperti bisa dilihat semua pihak bersedia untuk lebih mempromosikan pelaksanaan parelel dari “DOC”, hal ini dapat dikatakan merupakan aspek penting dari implementasi untuk meningkatan rasa saling percaya antara kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait, dan itu akan memperluas kerjasama mereka sehingga bisa menekan aspek negatif. Itulah yang dianggap sangat signifikan dalam pelaksanaan “DOC”.
Menghadapi beberapa negara dan media yang sengaja ‘menggoreng’ isu Laut Tiongkok Selatan yang berkomplot sengaja menciptakan ketegangan, pertemuan pejabat senior untuk menerapkan “DOC” telah menjadi suatu serangan balik dengan sangat akurat. Demikian menurut beberapa pengamat dan analis.
Tiongkok mengklaim bahwa mereka telah menunggu 13 tahun, tapi “DOC” masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Jadi apa yang menjadi kesulitan dalam proses tersebut? Kemudian apa respon dari Tiongkok untuk isu Laut Tiongkok Selatan ini?
Baru-baru ini, serangkaian tindakan antara Tiongkok dan AS tentang isu-isu Laut Tiongkok Selatan telah menarik perhatian. Saat menjawab pertanyaan tentang isu-isu Laut Tiongkok Selatan di Forum Perdamaian Dunia ke-4 pada akhir Juni lalu, Wang Yi Menlu Tiongkok menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki resolusi tegas, dan kekuatan yang cukup untuk melindungi hak-hak hukum di Laut Tiongkok Selatan.
