Dukungan  Budiman Sudjatmiko kepada Prabowo Subianto adalah sesuatu yang menarik dalam dunia politik Indonesia. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam sistem perekrutan pemimpin di negara demokrasi kita.
Sebut saja "Meritokrasi", sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Michael Dunlop Young pada tahun 1958, menggambarkan sebuah masyarakat masa depan di mana orang-orang dipilih untuk mengisi posisi-posisi berdasarkan prestasi, seperti kecerdasan dan usaha mereka, bukan berdasarkan etnis atau gender mereka. Meritokrasi dianggap sebagai prinsip keadilan yang ideal karena menawarkan kesempatan yang setara bagi semua orang.
Fenomena ini  tercermin dalam polemik antara Budiman Sudjatmiko, PDIP, dan Prabowo. Budiman, yang sebelumnya dikenal sebagai militan PDIP, memilih mendukung Prabowo, Ketua Umum Gerindra. Langkah ini tentu saja sangat kontroversial dan bertentangan dengan disiplin partainya.
Namun demikian, ada hal positif yang bisa kita peroleh dari fenomena ini. Pertama, ini menunjukkan semangat meritokrasi dalam menentukan pemimpin, bukan hanya mempertimbangkan afiliasi politik atau kepentingan politik semata. Kedua, fenomena ini mempertanyakan kredibilitas partai politik sebagai lembaga perekrutan pemimpin. Hal ini sejalan dengan meredupnya idealisme dan semakin kuatnya pragmatisme dalam partai politik.
Hal ini menunjukkan perlunya membangun sistem perekrutan pemimpin yang lebih meritokratis dan adil. Semua ini harus melibatkan konsensus sosial-politik, data keinginan masyarakat, dan sifat ideal seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus dipilih berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan kepentingan politik semata.
Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan perlunya merubah cara kita menilai calon pemimpin. Selain melihat latar belakangnya, kita juga harus memperhatikan rekam jejak kinerjanya yang dapat dilihat melalui media digital. Kita harus menjawab fenomena-fenomena ini dengan bijak jika tidak ingin menghadapi krisis kepemimpinan di masa depan.
Salah satu solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan mendirikan lembaga manajemen talenta. Lembaga ini akan bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola talenta-talenta terbaik kita agar memiliki daya saing global dan mampu memimpin bangsa ini. Meskipun tantangannya besar, lembaga ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang pelatihan vokasional.
Pembagian tugas antara lembaga talenta dan partai politik adalah konsekuensi logis. Lembaga talenta akan berfokus pada seleksi pemimpin berdasarkan meritokrasi sementara partai politik akan fokus pada aspek demokrasi. Dengan demikian, partai politik dapat terlepas dari masalah kualitas pemimpin dan fokus pada pemilihan seseorang.
Pembagian tugas ini tentu perlu didukung oleh adanya digitalisasi. Digitalisasi akan membantu kita dalam menilai rekam jejak kemampuan calon pemimpin melalui media sosial mereka. Di tengah arus komunikasi digital yang begitu deras, digitalisasi ini bisa menjadi alat yang efektif dalam menilai kualitas pemimpin.
Digitalisasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan pemilih dalam menilai kemampuan dan kualitas mereka. Jika seorang calon pemimpin melakukan kesalahan sosial, pemilih dapat mengevaluasinya secara langsung. Namun, penilaian harus didasarkan pada semangat konstruktif untuk membangun dan mengkritisi hal-hal yang positif.
Langkah-langkah ini akan memiliki dampak jangka panjang. Meritokrasi dapat membentuk pemilih yang lebih rasional karena informasi yang transparan melalui digitalisasi. Dengan pemilih yang lebih rasional, kualitas demokrasi kita pun akan meningkat.
