Menurut penulis, peraturan KPU dan Bawaslu pada pemilu sebelumnya bisa digunakan lagi pada pemilu mendatang, tinggal dimaksimalkan. Tetapi, masih terdapat hal-hal yang kurang yang mesti tingkatkan, dan menurut penulis, dianya pendidikan politik bagi masyarakat.Â
Bawaslu mesti memberikan pendidikan politik bagi pemilih agar pada pemilu serentak ini, masyarakat bisa membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial sesuai keyakinannya sendiri, seperti yang diharapkan MK.
Lahirnya Bawaslu dilatarbelakangi dari adanya pelanggaran yang terjadi pada pemilu sebelum berdirinya. Sudah sepatutnya Bawaslu jadi tampuk terpenting untuk memonitor akan jalannya pemilu 2024, agar tidak menjadi arena kontestasi politik yang penuh pelanggaran atau kecurangan.Â
Membentuk arena politik 2024 yang sehat adalah dengan mengatasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran, mengatasi hal tersebut caranya dengan Bawaslu mesti memperbanyak unit pengawasnya, dan dianya adalah masyarakat.Â
Mendapatkan unit pengawas ini dilakukan dengan membentuk masyarakat yang mampu mengawasi berjalanya pemilu serentak 2024 nanti, tentu masyarakat yang mampu mengawasi hal tersebut adalah mereka yang melek politik alias literasi politiknya tercukupi, maka Bawaslu hadir dengan memberikan pendidikan politik pada masyarakat hingga kepada level berpikir tingkat tinggi (high order thingking skill), sebab Bawaslu bertugas bukan hanya menjamin masyarakat untuk mau datang ke TPS lalu mencoblos, tetapi tugas Bawaslu adalah menciptakan masyarakat yang mampu membuat laporan terhadap pelanggaran yang terlihat oleh masyarakat melalui aplikasi Sigaplapor yang telah dikeluarkan Bawaslu. Masyarakat yang dapat mengakses aplikasi tersebut adalah mereka yang punya kemampuan literasi politik alias melek politik.
Lebih awal Bawaslu mempersiapkan diri untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat dengan proses berpikir tingkat tinggi. Jika ingin membuat masyarakat melaporkan terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan lewat aplikasi Sigaplapor, maka butuh masyarakat yang melek politik sehingga bisa mengawasi, menilai dan membuat laporan tersebut.Â
Dalam mencapai tahapan itu, pendidikan politik masyarakat ini harus terpenuhi dengan memberikannya literasi politik, dilihat berdasarkan taksonomi bloom ia berada pada kerangka berpikir tingkat tinggi, yaitu 4C-6C.
Aplikasi sigap lapor Bawaslu bisa diakses oleh masyarakat yang partisipatif, yaitu masyarakat yang sudah terpenuhi literasi politiknya tadi, cara memberikan literasi politik hari ini juga mesti dilakukan karena era digitalisasi yang memasuki dunia masyarakat mesti dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan politik.
Caranya
Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia terbesar didominasi oleh Generasi Z, totalnya 74,93 juta atau 27,94% dari total penduduk Indonesia. Komposisi penduduk terbesar selanjutnya berada di usia produktif, yaitu Milenial sebanyak 69.38 juta atau 25,87%. Generasi Milenial dan Z adalah digital native. Digital native merupakan sebutan untuk orang yang lahir di era digital, alias hidup dan besar dalam situasi berkembangnya teknologi seperti komputer dan internet (Marc Prensky).
