Ini yang Terjadi Kalau Pemerintah Nanti Tanpa Oposisi

Pernyataan petinggi PKS yang mengatakan PDI-P akan masuk menjadi koalisi pemerintahan Prabowo nanti adalah sinyal yang ironi di situasi politik Indonesia. PKS katakan, dengan sistem demokrasi-presidensial Indonesia tak butuh oposisi. Oposisi dan koalisi itu ada di sistem parlementer, lagian katakan tak ada oposisi, kontrol ada di DPR kok. Lanjutnya, PKS di masa SBY dulu termasuk koalisi pemerintah tapi bisa mengkritik.

Pernyataan ini ditanggapi kritis pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, bahwa tak ada dalam sejarah pemerintahan Indonesia tanpa koalisi. Walau pun tanpa sebutan dengan sendirinya partai yang kalah akan menjadi oposisi. Beliau mengatakan pula, tak ada dalam perjalannya pula partai di dalam itu mengkritik program pemerintah secara konsisten. Ini seperti pukulan telak untuk elit partai dakwah tersebut.

Singkatnya, kalau benar semua koalisi partai yang kalah kemarin masuk ke barisan pemerintahan, ini kabar buruk untuk dinamika politik Indonesia karena akan berkurangnya tingkat kepercayaan rakyat ke partai politik. Begitu kata pengamat politik LP3I. 

Baca juga: Kenapa Gitu Kalau NU Ikut Nambang?

Idealnya, seperti kata Adi Prayitno di lain kesempatan, yang kalah tahu diri untuk dekat dengan mereka yang menang. Kalau yang menang sedang bagi kue kekuasaan, itu wajar karena mereka yang bekerja keras untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Yang agak geli, ini mereka yang tak punya upaya apa-apa untuk memenangkan Prabowo-Gibran, kok ingin dapat jatah kursi pula. Piye iki?

Dagelan apa lagi yang dipertontonkan elit politik kita. Untuk tahu dan sadar diri saja di mana medan juangnya, masih harus diajari. Kalau memang tidak mau ambil resiko berada di posisi kalah, ya untuk apa ikut konstalasi politik kemarin? Ya sudah, tak usah ada pemilu langsung saja. Kita kembali dinamika politik orba, di mana pemilu tak langsung terjadi. Selain ongkos negara yang dihemat, juga menetralisir polarisasi yang kerap terjadi setiap musim pemilu.

Lagian, kebijakan pemerintah itu terlihat baik dan buruk akan jauh lebih obyektif dinilai oleh mereka yang di luar pemerintahan bukan mereka yang di dalam. Sedikit sekali mereka yang di dalam koalisi pemerintah lantang meluruskan kebijakan-kebijakannya. Dengan kenyataan ini, kualitas demokrasi seperti apa yang kita harapkan.

Kita bisa belajar di pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, nyaris tak ada suara kritis meluruskan kebijakannya. Hanya ada suara kecil oposisi yang terseok-seok menyuarakan aspirasinya, selebihnya main mata dengan pemerintah. Di periode kedua, hanya PKS yang punya taji yang kerap kali kritis sedangkan Gerindra terlanjur diberi jatah menteri, suara Fadli Zon yang biasanya pedas pun seperti kerupuk tersiram air.

Baca juga: Jangan Menormalisasi Bullying!

Oleh karenanya, akan lebih baik PDI-P tak goyah dengan ajakan untuk duduk sama rata dengan koalisi gemuk KIM plus itu. Secara DNA, PDI-P punya sejarah menjadi oposisi yang tajam meluruskan kebijakan pemerintah yang berseberangan dengan kepentingan rakyat. Entah sekarang, apa mungkin tergoda dengan rayuan untuk masuk ke barisan pro pemerintah?

Baca juga: Apa Mungkin Kabinet Zaken Akan Terwujud di Tengah Koalisi Gemuk?

Satu hal yang perlu kita ingat, oposisi itu bukan musuh pemerintah. Oposisi itu alternatif pikiran saat pikiran semua sama. Akhirnya terjaga keseimbangan. Tujuannya sama, semua untuk bangsa yang lebih baik lagi. Medannya saja berbeda. Bukan untuk merongrong kewibawaan pemerintah tapi alarm untuk eksekutif lebih seksama membuat kebijakan yang benar lagi baik. So, apa menurutmu Indonesia butuh oposisi juga? (**)

Pandeglang, 23 September 2024   23.08