Pak Nadim Makarim (Bukan) Dimarahi Ibu Anita Jacob

Tiga tahun lalu, adik saya mendaftar kuliah di kampus swasta lewat jalur KIP, dan dinyatakan lolos. Setelah itu mengikuti proses kelas seperti biasa.

Namun ia agak galau, dana yang dijanjikan pemerintah belum juga cair. Belum ada kabar pasti kenapa. Ditunggu satu semester, belum ada juga sampai dua semester sama pula.

Akhirnya pihak kampus pun, mau tidak mau meminta iuran per semester. Ia pun pontang-panting mencari dana, alhamdulillah terbayarkan.

Ternyata bukan hanya adik saya yang begitu, teman-temannya pun sama begitu. Cerita ke saya, mendaftar kuliah, sudah keterima dan menjalani proses belajar-mengajar. 

Baca juga: Guru Ngaji Juga Manusia Biasa

Namun, ia harus mengurungkan mimpinya karena dana yang dijanjikan pemerintah belum juga cair, entah karena tersendat bansos. Entah tersendat aturan. Entah terbawa arus pancaroba. Entah apa yang terjadi. Resign dari status kampus!

Dua kisah pilu di atas yang sebenarnya, klise sih, adalah kenyataan. Dua kisah nyata bahwa apa yang dikatakan Ibu Anita kepada Pak Nadim benar adanya. Kenapa kemendikbud tidak intropeksi diri?

Jujur, saya merinding!

Itu kesan saya melihat arguementasi Ibu Anita Jacob yang dipaparkan di sidang DPR kemarin. Suara itu, ya suara kejujuran. Suara di mana rakyat ingin haknya, terutama saudara kita yang kurang beruntung di pelosok-pelosok bangsa.

Baca juga: Menyoal Salam Lintas Agama

Dapil Ibu Anita ini kan NTT,  tentu kita bisa cari bagaimana kualitas pendidikan di sana. Tak sedikit bangunan yang ala kadar, kualitas guru apalagi sarana pra-sarana. Jangan bilang internet di sana.

Baca juga: Kasus Vina Itu Ujian untuk Kepolisian

Artinya dengan dana sekian triliun yang kemudian meminta tambahan dana lagi, lah, apa dengan kemendikbud?

Tentu saja, pertanyaan ini bukan untuk mempermalukan apalagi menghasut, akan tetapi wujud kita peduli. Akan di bawa ke mana nasib pendidkan bangsa kita.

Di bawah kepemimpinan Pak Nadim, kemarin saja UKT melonjak naik. Timbulah pro-kontra, digagalkan kemudian. 

Saya setuju, masalah kebijakan pendidikan bukan berada di tataran pusat sana. Masalahnya di tataran praktik di lapangan yang "banyak tangan-tangan nakal" menggernyangi hak warga negara.

Di sini lah letak penegak hukum, wakil rakyat dan kita masyarakat untuk terus saling mengingatkan. Bukan mempermalukan siapa yang salah, taoi mencari kesalahan apa yang perlu diperbaiki.

Oleh karenanya, makasih Ibu Anita, sehat-sehat selalu dan moga terus konsisten meluruskan kebijakan pemerintah yang membuat rakyat resah. Pak Nadim pun ya benar, semoga bisa meningkatkan kinerjanya. Tidak hanya mendengar dari kepala dinas, syukur nanti melihat langsung kasus di lapangan agar jelas, di mana letak salahnya.  Wallahu'alam. (***)

Pandeglang,  7 Juni 2024  09.51