Â
Analisis..
Konstelasi politik  pada  tahun 2024 akan sangat  ruwet  mulai  terasa dan terlihat dari sekarang. Nuansa politiknya Beda dengan pemilu pemilu tahun sebelumnya.
Keruwetan ini tentu bisa mempengaruhi  konstelasi politik Nasional. Pesta rakyat yang digelar Lima tahunan ini cendrung bernuansa  politik  Kapitalis, Oligharki dan korporasi. Rakyat  akan semakin sulit dan bingung untuk menentukan calon calon pemimpin yang masih idealis. baik di Parlemen maupun dipemerintahan seperti Presiden, Gubernur maupun Bupati.
Politic transaksional yang  sudah terjadi saat ini tidak bisa dihindari dan sudah bertahun tahun berjalan dinegeri ini. Mulai dari Pileg. Pilpres. Pilkada hingga ke Pilkades. . Idealism rakyat dirudapaksa untuk di perjual -belikan  kepada para calon pemimpin. berapapun harganya.  Rakyat digiring  kepada nilai nominal. dibanding memilih figur calon pemimpin.Â
Indonesia adalah pada tahun 2024 memiliki agenda pemilu yang cukup banyak yaitu 3 Kali Pemilu.  2 Kali pemilu Pilkada. Satu kali Pilpres dan Pileg. Dengan menghabiskan dana yang cukup besar  sekali pemilu bisa menghabiskan dana lebih dari 100 triliun itu untuk penyelenggara pemilu, dan juga peserta pemilu juga menghabiskan  triliunan rupiah karena mahalnya cost politik di Indonesia.
Apa sich output nya?
Kalau kita lihat dari sistem pemilu tak banyak perubahan  biasa biasa saja. Akan tetapi Rakyat telah diracuni oleh politik identitas dengan memainkan isu-isu agama sehingga sesama tetangga sudah saling bermusuhan, yang jelas para politisi semakin gila menjadi POLITIKUS yang doyan Korup. Ideology politik rakyat semakin hilang tersisih oligharki Kapitalis dan Negara semakin tergadaikan oleh tumpukan utang.
Apa jalan keluar keruwetan  konstelasi politik 2024.
1. Pilih Presiden dan wakil Presiden yang sanggup BAYAR UTANG
2. Presiden  dan wakil Presiden  mampu mengendalikan mafia dan memberangus mafia yang selama
  ini sangat merugikan negara.
3 . Pilih calon DPR RI, DPRD, DPRK  yang bersih  dari lingkaran mafia sehingga setiap kebijakannya
   berpihak kepada rakyat.
4.Rakyat menolak politik uang, sehingga calon pemimpin yang terpilih benar-benar pemimpin yang
  amanah yang berpihak kepada rakyat.
5. Penyelenggara pemilu benar-benar independen tidak memihak  kepada siapapun, berintegritas
  dan menjunjung tinggi  rasa keadilan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H