Desain Respond Kebijakan dalam Masa Covid-19

Program jaminan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran keluarga harapan, bantuan langsung tunai dan sembako, kartu pra kerja serta subsidi listrik merupakan salah satu kebijakan dari sisi efektifitas sangat menyentuh kehidupan vital masyarakat tetapi menuai polemik dari sisi persoalan penerimaan manfaaat, asas kebermanfaatan, asas keadilan dan merata, mekanisme penyaluran dan real data based masih menjadi kendala terbesar dalam penerapan kebijakan pengamanan sosial yang dilakukan pemerintah dalam masa pandemi yang berimplikasi dapat mendorong kesehatan ekonomi domestik.

Kebijakan insentif pajak harus mampu menyelesaikan dan menyentuh akan persoalan dan pentingnya menjaga kepatuhan wajib pajak selama periode pemberian insentif bagi masyarakat dan pengusaha wajib pajak agar dapat mengimbangi kekuatan pendapatan APBN saat ini. Disamping itu, kebijakan insentif pajak harus mampu menarik para calon investor ditengah pandemi berdasarkan sektor potensial yang memiliki daya tingkat ekspor tinggi saat pandemi dengan negara tujuan investor. Pemberian insentif temporer ini dalam skala makro harus mampu memberikikan dampaknya terhadap PDB.

Pola pendekatan kebijakan terhadap sektor UMKM pada saat tekanan pandemi diluar dari bantuan modal dan relaksasi kredit guna menopangan pertumbuhan ekonomi menuju masa pemulihan pemerintah perlu melakukan intervensi dalam mempertahankan pangsa pasar dan jalur distribusi dengan pendekatan e-commerce disamping itu yang paling mendasar untuk mendukung mata rantai pemulihan ialah memastikan ketersediaan perputaran bahan baku produksi.

Akurasi dan validasi data sangat dibutuhkan dalam memberikan bantuan UMKM, terutama dalam menjangkau rumah--rumah produksi yang sering luput dalam pendaftaran adminstrasi pemerintah dan perbankan, karena banyak usaha kecil mikro yang dikelola secara swadaya oleh rumah tangga yang juga memiliki daya dorong tersendiri.

Kebijakan yang dilakukan yang menyentuh Pelaku Usaha, BUMN, Korporasi diletakan pada dasar upaya menjaga stabilitas yang tidak terbatas pada pembayaran kompensasi dan dana talangan investasi.

Untuk mengejar progres pemulihan ekonomi akibat ancaman pandemi covid 19 dibutuhkan rancangan kebijakan ekonomi yang tepat bukan hanya dari sisi alokasi anggaran tetapi sisi efektivitas dan kecepatan penyaluran penting diutamakan karena berpengaruh untuk daya beli masyarakat. Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akan mencegah atau meminimalisir dampak krisis yang tidak terakumulasi sehingga upaya memperbaiki ekonomi tidak makin berat ketika krisis berakhir. Kebijakan fiskal dan finansial harus dirancang untuk menjaga tekanan di sistem ekonomi, dengan begitu dampak pandemi diharapkan tidak terjadi dalam jangka panjang. Stabilitas masyarakat dan perekonomian pun bisa cepat pulih setelah pandemi berakhir.

Sebuah Tulisan di Tahun 2020 dalam masa Covid 19,-