Transportasi umum sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sesuai amanat undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009, penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi umum yang baik adalah tanggung jawab pemerintah.
Tahun ini, beberapa kota sudah merasakan kehadiran pemerintah pusat dalam bentuk layanan teman bus dengan skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS). Jadi, pemerintah pusat membangun halte, menyediakan bus, dan “membeli rute” layanan. Banyak respon positif yang disampaikan masyarakat, namun tidak sedikit juga yang mengeluhkan beberapa hal terkait fasilitas ini.
Salah satu keluhan yang sering saya baca di media sosial adalah persoalan integrasi. Di Jogja misalnya, sudah ada trans jogja dari pemda yang beroperasi sebelum kehadiran teman bus. Keberadaan dua operator yang berbeda di rute yang bersilangan rupanya tidak mempermudah pengguna karena keduanya menggunakan sistem pembayaran yang berbeda dan tidak terintegrasi.
Kota-kota lain juga masih mengalami hal yang sama. Bahkan pindah koridor sesama teman bus pun masih ada yang belum terintegrasi sehingga penumpang harus membayar lagi untuk sampai ke tempat tujuan. Menurut informasi dari berbagai sumber yang saya baca, baru teman bus Bandung, Banyumas, dan Surabaya yang bisa pindah koridor tanpa perlu membayar lagi.
Kelemahan ini menurunkan nilai program teman bus yang digadang-gadang menjadi solusi transportasi umum perkotaan. Sekadar menyediakan bus ber-AC dan tidak ngetem saja masih belum cukup. Perlu adanya peningkatan pelayanan dengan pengadaan tarif integrasi sehingga memudahkan penumpang. Untuk sekarang ini ada Trans Jakarta dan Trans Semarang yang dapat dianggap berhasil memberlakukan tarif integrasi. Pengguna kedua moda transportasi di atas hanya perlu membayar sekali sudah bisa pergi ke tempat tujuan meskipun pindah-pindah koridor.
Pengembangan tarif integrasi, jika nanti dilakukan, akan menjadi nilai tambah teman bus dibandingkan angkot dan bus kota existing. Dengan adanya tarif integrasi, minat masyarakat untuk menggunakan transpotasi umum pasti meningkat karena selain faktor kenyamanan, tarif lebih murah masih menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi.
Masalah selanjutnya ada di sarana pendukung. Baik teman bus atau sistem BRT lainnya memaksa orang untuk berjalan kaki dari dan menuju halte. Sedangkan hampir semua kota di Indonesia dibangun berorientasi pada kendaraan bermotor. Pembangunan kota yang mengutamakan mobilitas kendaraan bermotor ini biasanya tidak memperhatikan kenyamanan pejalan kaki.
Kita bisa melihatnya dari betapa lebar jalan raya dibandingkan trotoar tempat pejalan kaki. Lebih parah lagi, Space yang sudah sempit itu, masih pula dirampas entah oleh pedagang, parkir liar, hingga pengendara motor sembrono yang memanfaatkan segala celah untuk dilewati.
Tuntutan yang berkaitan dengan sarana bagi pejalan kaki hanya dua, yaitu aman dan nyaman. Hanya dua, namun banyak sekali yang harus dilakukan untuk mencapai keduanya. Pertama tentang keamanan, pejalan kaki harus aman dari resiko tertabrak atau tersenggol kendaraan bermotor, aman dari resiko jatuh karena trotoar licin, dan aman dari ancaman terperosok ke dalam parit di pinggir jalan. Kemudian tentang kenyamanan, pejalan kaki seharusnya tidak turun dari ke jalan raya karena trotoar dijadikan tempat parkir atau lapak dagang. Dapat menjadi lebih nyaman lagi jika ada peneduh.
Dua permasalahan di atas dapat diperbaiki dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui program teman bus sudah mulai berusaha mewujudkan sistem transportasi yang baik meski dengan beberapa kekurangan, kini giliran pemerintah daerah untuk membangun sarana pendukung agar program teman bus menjadi lebih sukses dengan menyediakan trotoar atau pedestrian yang nyaman dan aman.
