Mempertanyakan Objektivitas Panitia Seleksi CASN 2024

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 merupakan salah satu proses rekrutmen yang dinanti oleh banyak masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya, proses seleksi ini melibatkan ribuan hingga jutaan peserta yang bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai aparatur negara.

 Dengan skala seleksi yang besar dan pentingnya peran ASN dalam pemerintahan, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan dan objektif. Namun, dalam praktiknya, muncul sejumlah pertanyaan tentang objektivitas panitia seleksi, khususnya pada CASN 2024.

Objektivitas merupakan prinsip dasar dalam proses seleksi CASN. Setiap peserta harus diperlakukan sama dan dinilai berdasarkan kompetensi serta kelayakannya tanpa adanya faktor eksternal yang memengaruhi penilaian, seperti nepotisme, korupsi, atau pengaruh politik.

Baca juga: Dilematis Idealisme dan Karier Politik di Indonesia

Objektivitas ini menjadi landasan dalam mewujudkan ASN yang profesional, berkualitas, dan berdedikasi tinggi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Tanpa adanya objektivitas, hasil seleksi berpotensi menghasilkan ASN yang tidak kompeten, yang pada akhirnya dapat merugikan pelayanan publik dan pemerintahan. Oleh karena itu, memastikan objektivitas dalam proses seleksi menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kualitas ASN yang dihasilkan.

Dalam konteks CASN 2024, sejumlah isu mengenai objektivitas mulai mencuat. Salah satunya adalah potensi adanya konflik kepentingan di kalangan panitia seleksi. Bukan tanpa dasar tapi memang banyak kejadian hasil seleksi panitia diluar nalar sehingga banyak peserta TMS meski sudah mengapload dokumen sesuai prosedur dari intansi yang bersangkutan.

Panitia seleksi terdiri dari berbagai elemen, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun pihak eksternal yang dilibatkan. 

Dalam beberapa kasus, muncul kekhawatiran bahwa anggota panitia seleksi mungkin memiliki keterkaitan pribadi atau afiliasi dengan peserta seleksi tertentu, sehingga berpotensi memengaruhi hasil seleksi secara tidak adil.

Selain itu, transparansi dalam tahapan seleksi juga menjadi sorotan. Meskipun secara prosedural, seleksi CASN telah dirancang dengan sistem berbasis komputer (Computer Assisted Test atau CAT) yang seharusnya meminimalkan intervensi manusia, masih ada kekhawatiran tentang manipulasi data atau kecurangan yang dapat terjadi pada tahap-tahap lain, seperti seleksi administrasi atau wawancara. 

Masyarakat mempertanyakan apakah seluruh proses ini benar-benar dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ataukah ada celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Nepotisme dan pengaruh politik juga menjadi isu yang sering muncul dalam proses seleksi CASN. Ada anggapan bahwa beberapa peserta yang memiliki hubungan dengan pejabat atau pihak yang berpengaruh dapat lebih mudah lolos seleksi, meskipun tidak memiliki kompetensi yang memadai. Praktik semacam ini jelas melanggar prinsip objektivitas dan meritokrasi yang seharusnya menjadi acuan utama dalam seleksi CASN.

Untuk mengatasi masalah ini, seharusnya dilakukan audit independen terhadap proses seleksi, sehingga setiap potensi penyimpangan dapat diidentifikasi dan dicegah. Penggunaan teknologi, seperti sistem CAT yang sudah diimplementasikan, perlu terus disempurnakan agar benar-benar dapat menjamin transparansi dan akurasi penilaian.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan objektivitas seleksi CASN melalui berbagai kebijakan dan inovasi teknologi. Penggunaan sistem CAT merupakan salah satu upaya signifikan untuk memastikan bahwa penilaian kompetensi dilakukan secara adil dan transparan. 

Namun, upaya ini harus diimbangi dengan pengawasan ketat pada tahapan lain, seperti verifikasi administrasi dan wawancara, di mana potensi intervensi manusia masih cukup besar.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan pihak ketiga yang independen dalam proses seleksi, sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan di kalangan panitia seleksi. Partisipasi masyarakat dan lembaga pengawas juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan seleksi diawasi secara transparan.

Objektivitas dalam seleksi CASN 2024 menjadi isu yang sangat penting untuk memastikan bahwa aparatur negara yang terpilih benar-benar kompeten dan profesional. Meski telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti potensi konflik kepentingan, nepotisme, dan pengaruh politik.

 Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, serta audit independen agar setiap tahapan seleksi dapat berjalan sesuai dengan prinsip objektivitas dan meritokrasi yang diharapkan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses seleksi CASN dapat terjaga, dan kualitas ASN yang terpilih pun dapat lebih terjamin.