Kabupaten Nganjuk Defisit APBD, Apa Prioritas Pemda?

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang diselenggarakan 16 Maret 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bapedda), Bupati Kabupaten Nganjuk Marhaen Jumadi mengatakan bahwa tema yang diambil adalah "Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas".

Marhaen Jumadi menyebutkan bahwa untuk merealisasikan tiga prioritas pembangunan tadi, Pemkab Nganjuk memiliki 14 program prioritas rancangan  akhir RPD tahun 2024 -- 2026 yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur public, pengentasan kemiskinan ekstrim, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup, menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata.

Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional, menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan serta pengembangan food estate, melestarikan seni budaya dan kearifan local, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif. "Kemudian, peningkatan profesionalisme birokrasi dan kualitas pelayanan public, menjaga stabilitas social politik dan kesiapsiagaan bencana serta percepatan transformasi digital," kata Marhaen.

Ia menjelaskan, RKPD merupakan bank perencanaan, bukan bank usulan. Jadi harus ada koneksi dan perencanaan bersama dengan semua kelompok kepentingan. Oleh karena itu, Kang Marhaen meminta seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah untuk berpikir dengan luas dalam menentukan prioritas pembangunan daerah untuk Kabupaten Nganjuk. "Mari kita berpikir pembangunan secara makro, kira-kira prioritas-prioritas mana yang harus kita selesaikan," kata Marhaen.

Musrenbang ini ditujukan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi serta menerima saran dan masukan dari seluruh pelaksana pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk dalam perencanaan pembangunan untuk mengambil arah pembangunan daerah tahun 2024. Dalam Musrenbang 2023 juga dipaparkan terkait  proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 2.516. 744.626.609,-, sedangkan belanja sebesar Rp 2.650.878.428.354,-. Sementara itu, pembiayan netto sebesar Rp 86. 864.961.000.,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp 47.268.840.945,.

 Pemkab memiliki planning untuk mengatasi defisit tersebut dengan mengandalkan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Maksud dari SiLPA adalah sisa anggaran di tahun lalu dapat digunakan Kembali di tahun berikutnya dengan catatan SiLPA yang tersedia lebih banyak dari defisit yang ada. Namun, jika masih tidak tertutup harus mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan tersebut.